Lewat Program BSPS,Pemerintah Siap Perbaiki 15.000 Rumah Tak Layak Huni di Perbatasan

Reporter: Zendy Pradana | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah RI melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan meningkatkan kualitas 15.000 rumah tak layak huni yang berada di sejumlah wilayah perbatasan.

Peningkatan rumah tak layak huni itu akan dilakukan melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Kementerian PKP pun turut menggandeng Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Badan Pusat Statistik (BPS) demi memperkuat komitmen peningkatan kualitas hunian masyarakat di kawasan perbatasan negara.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara mengatakan bahwa program tersebut rencananya akan dilaksanakan untuk 17 provinsi dan menyasar 40 kabupaten/kota di kawasan perbatasan yang berbatasan langsung dengan tujuh negara, serta wilayah pulau-pulau terluar dan pulau kecil terluar (PPKT).

"Kawasan perbatasan adalah beranda terdepan negara. Kita ingin masyarakat di wilayah ini memiliki hunian yang layak, sehat, dan aman. Ini bukan hanya soal rumah, tetapi juga tentang meningkatkan kualitas hidup dan memperkuat ketahanan sosial ekonomi masyarakat,” ujar Ara dalam keterangan tertulis dikutip Jumat (24/4/2026).

Lebih lanjut, kata Ara, program tersebut rencananya akan dimulai dalam kurun waktu satu hingga dua bulan ke depan. Percepatan program ini dilakukan agar manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat.

“Kolaborasi dengan BNPP dan BPS sangat penting. BNPP memastikan fokus wilayah perbatasan, sementara BPS mendukung akurasi data agar program tepat sasaran,” kata Ara.

Kemudian, Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan sekaligus Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyampaikan apresiasi atas inisiatif Kementerian PKP dalam menghadirkan program perumahan di kawasan perbatasan.

“Ini merupakan salah satu program yang secara nyata menyasar langsung masyarakat di kawasan perbatasan. Dampaknya akan sangat dirasakan oleh masyarakat,” kata Tito.

Sementara, Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan dukungannya dalam memastikan program berjalan tepat sasaran melalui penyediaan data yang akurat dan terintegrasi.

Program ini mencakup wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Indonesia-Filipina, Indonesia-Timor Leste, Indonesia-Australia, Indonesia-Papua Nugini, Indonesia-Republik Palau, hingga Indonesia-Thailand, serta wilayah pulau terluar seperti Simeulue, Kepulauan Mentawai, dan Pulau Enggano.

Melalui program peningkatan kualitas 15.000 RTLH ini, pemerintah berharap tercipta lingkungan permukiman yang layak huni, sekaligus memperkuat posisi kawasan perbatasan sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang maju, berdaya saing, dan sejahtera.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News