Menteri PKP Bertemu Gubernur Jabar, Bahas Strategi Bedah Rumah hingga Rusun Subsidi

Reporter: Zendy Pradana | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada Selasa (31/3/2026). Pertemuan tersebut turut membahas terkait dengan strategi bedah rumah hingga rumah susun (rusun) subsidi.

Pertemuan antara Ara dengan Dedi Mulyadi juga turut dihadiri oleh Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, Bupati Majalengka Eman Suherman, Wali Kota Depok Supian Suri, dan Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir.

Menteri Ara mengatakan, pertemuan tersebut membahas peluncuran program bedah rumah di Jawa Barat, yang rencananya akan diluncurkan pada Senin (13/4/2026) di Kabupaten Bandung. 

Adapun peluncuran program tersebut sebagai bentuk realisasi pada arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang ingin meningkatkan kualitas hunian masyarakat. 

Baca Juga: Harga Pertalite dan Solar Tetap, Pemerintah Masih Bahas Pertamax

"Bedah rumah ini kita akan adakan kegiatan tanggal 13 April 2026 di Kabupaten Bandung untuk diluncurkan di Jawa Barat," ujar Ara dalam keterangan tertulis, Rabu (1/4/2026).

Ara juga menuturkan bahwa dalam pertemuan tersebut juga membahas percepatan pembangunan rumah susun subsidi, termasuk pemanfaatan hunian di kawasan Meikarta.

"Kemudian kami juga tadi berbicara soal rumah susun khususnya yang di Meikarta. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Sri dan juga dapat respon yang positif dari Pak Gubernur dan Pak Bupati Bekasi yang sangat mendukung karena lokasinya bagus, dekat dengan tempat ibadah, tempat pekerjaan, rumah sakit, sekolah, pasar dan progresnya cepat," ucapnya.

Ara juga menyinggung soal pembangunan rusun subsidi di wilayah Depok. Dia menyebut bahwa dengan adanya pembangunan tersebut, maka akan sangat membantu warga Depok memiliki rumah.

"Tadi Pak Wali Kota menyampaikan rencana rusun itu juga akan sangat membantu perumahan bagi rakyat di Jawa Barat, khususnya di sekitar Jakarta yang padat-padat itu kan di Depok dan sekitarnya," kata Ara.

Baca Juga: Pengusaha Cokelat Harap Pengolahan Biji Kakao Lokal Fermentasi Tumbuh pada 2026

Maka itu, dengan adanya pembangunan rusun subsidi tersebut dinilai bisa menjadi lompatan besar dalam penyediaan hunian vertikal subsidi bagi masyarakat. 

"Jadi saya pikir dua hal ini suatu langkah perubahan yang luar biasa karena lima tahun terakhir ini sebenarnya pembiayaan untuk perumahan rusun subsidi itu nggak lebih hanya 140 unit saja," ucapnya.

Sementara itu, Kang Dedi Mulyadi (KDM) menjelaskan bahwa selama ini program bantuan rumah tidak layak huni sering terkendala karena proses pengajuan yang berjenjang. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian PKP berencana meluncurkan aplikasi khusus untuk mempermudah masyarakat mengakses program BSPS. 

"Bantuan rumah tidak layak huni atau renovasi rumah itu selalu terkendala di mana masyarakat memiliki kesulitan dalam mengakses program tersebut karena harus melalui usulan kepala desa, pemerintah kabupaten, dan pemerintah provinsi," ucap KDM.

Peluncuran aplikasi dilakukan demi mengatasi kendala tersebut, masyarakat nantinya dapat mengusulkan langsung melalui aplikasi. 

"Untuk membuka ruang agar masyarakat semuanya punya akses yang kuat terhadap kesempatan mendapat bantuan bedah rumah, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat kerja sama dengan Kementerian PKP akan membuka aplikasi khusus kepada masyarakat langsung mengakses permohonan bantuan bedah rumah," kata dia.

Ia menambahkan, aplikasi tersebut juga dapat diakses oleh berbagai pihak yang menemukan rumah tidak layak huni di lapangan.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur menegaskan bahwa aplikasi tersebut akan menjadi antrean berbasis usulan langsung dari masyarakat. 

"Aplikasi tersebut bisa diakses langsung masyarakat yang harapannya itu adalah menjadi antrean bagi masyarakat, sehingga apa yang akan kita lakukan itu benar-benar dari usulan-usulan rakyat langsung," ujar Fitrah Nur.

Kemudian, pemerintah juga menyiapkan regulasi baru untuk mempercepat pembangunan rumah susun subsidi. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menjelaskan sejumlah kebijakan baru yang sedang disiapkan, termasuk penyesuaian harga jual tertinggi. 

"Kemudian kita sudah membuat suatu skema untuk rumah susun subsidi yang pertama adalah kita merubah terkait dengan harga jual tertinggi yang bisa dibiayai oleh subsidi. Kita menyesuaikan dengan indeks kemahalan konstruksi dan kita konsultasikan juga dengan Kepala BPS," kata Sri Haryati.

Ia juga menyampaikan adanya fleksibilitas ukuran unit hingga 45 m², perpanjangan tenor pembiayaan dari 20 menjadi 30 tahun, serta subsidi tambahan sekitar Rp 4 juta.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News