Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan melanjutkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah.
Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara mengatakan, bedah rumah akan dimulai pada akhir Maret 2026 atau setelah Hari Raya Idulfitri (Lebaran).
"Sesuai janji kami, kita gaspol mulai Maret akhir," kata Menteri Ara dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa (10/02/2026).
Baca Juga: Ketidakpastian Insentif 2026 Berpotensi Tekan Pertumbuhan Kendaraan Listrik
Sementara pada tahun 2026, Kementerian PKP mendapatkan anggaran sebesar Rp 10,89 triliun yang ditargetkan bisa digunakan untuk menangani 406.357 unit rumah.
Dari total anggaran tersebut, sebanyak 81,7 persen atau sekitar Rp 8,9 triliun digunakan untuk membedah sebanyak 400.000 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di kawasan pesisir, serta perkotaan dan perdesaan.
Untuk Rusun dan Rusus
Selain untuk bedah rumah, anggaran Kementerian PKP tahun 2026 juga digunakan untuk membangun 743 unit rumah susun (rusun) yang terdiri dari 22 tower dengan anggaran Rp 382,55 miliar.
Baca Juga: ESDM Ungkap Pemangkasan RKAB Batubara 2026 Belum Final: Ada Potensi Evaluasi
Adapun rusun tersebut merupakan proyek lanjutan kontrak tahun jamak atau multi years contract (MYC) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Daerah Otonomi Baru (DOB), serta rusun single year contract (SYC) baru untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Kementerian/Lembaga (K/L), pemerintah daerah (pemda), dan Kopassus.
Selanjutnya, anggaran akan digunakan untuk pembangunan rumah khusus (rusus) senilai Rp 242,20 miliar, dengan rincian sebanyak 607 unit rusus penanganan pasca bencana dan stok panel Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) untuk cadangan bencana.
Kemudian, anggaran akan digunakan untuk bantuan Prasarana, Sarana, Umum (PSU) senilai Rp 29,08 miliar sebanyak 2.007 unit di kawasan pesisir, perkotaan, dan perdesaan.
Baca Juga: Selesai Evaluasi Tahap 2, Pemangkasan RKAB Batubara 2026 Capai 80%
Lalu, ada penataan kawasan kumuh dan sanitasi dengan total nilai Rp 191,85 miliar untuk kawasan kumuh seluas 225 hektar di 15 lokasi dan pembangunan 3.000 unit sanitasi.
Sisanya adalah untuk dukungan manajemen senilai Rp 981,96 miliar dan Rp 167,86 miliar untuk program Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan (Turbinwas).
Selanjutnya: Siap Perluas Bisnis Emas, BCA Syariah Bidik Kerja Sama dengan UBS
Menarik Dibaca: 15 Rekomendasi Buah untuk Diet agar Berat Badan Turun
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













