Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli
Sebelumnya, KKP meluncurkan sistem informasi izin pelayanan cepat (Silat) pada 30 Desember 2019. Sistem ini diluncurkan dalam rangka optimalisasi kemudahan perizinan usaha perikanan tangkap. Dengan sistem ini, pelaku usaha hanya butuh waktu 1 jam dari biasanya 14 hari untuk mengurus perizinan di sektor ini.
Baca Juga: Perairan Natuna jadi lokasi favorit kapal asing pencuri ikan, kenapa?
"Dengan begitu akan membuat pelaku usaha dapat mengurangi hambatan waktu dan biaya sehingga semakin mudah merencanakan sesuatu untuk perusahaannya ke depan," kata Edhy saat meluncurkan program ini.
Edhy mengatakan, kemudahan serta kecepatan perizinan juga akan dibarengi dengan upaya penguatan fungsi pengawasan terhadap seluruh tata kelola kelautan dan perikanan nasional. Hal itu dilakukan agar sumber daya alam laut terjaga ekosistemnya sehingga turut berkontribusi terhadap devisa negara.
"Pengawasan diperketat dengan maksud untuk mengecek siapa saja yang selama ini bekerja sesuai etika dan norma. Kami akan terus berkomitmen dalam sektor ini dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus menambah devisa negara," ucap Menteri Edhy.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
