Mandatori B50 2027 Masih Dikaji, Ini Risiko yang Membayangi Industri Sawit

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - BALI. Rencana penerapan mandatori biodiesel 50% (B50) pada 2027 masih menghadapi sejumlah pertimbangan. Pemerintah tengah mengkaji kesiapan pasokan bahan baku, kemampuan industri sawit memenuhi kebutuhan domestik, hingga dampaknya terhadap anggaran negara sebelum memutuskan kebijakan tersebut.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, pemerintah akan menggelar rapat untuk membahas mandatori biodiesel 2027 pada pekan depan.

Menurut dia, penetapan kebijakan B50 membutuhkan kajian menyeluruh, mulai dari kesiapan teknis, kecukupan pasokan bahan baku, hingga kemampuan finansial dalam mendukung implementasinya.

"Implementasi tahun depan juga harus mengkaji kesiapan teknis, kecukupan pasokan bahan baku, serta mitigasi aspek finansial," kata Eniya, dalam sesi Indonesian Palm Oil Conference and 2027 Price Outlook (IPOC 2026) di Bali, Kamis (12/11/2026).

Eniya mengakui pemerintah memahami kekhawatiran pelaku industri sawit terkait potensi penurunan pasokan bahan baku untuk kebutuhan ekspor akibat meningkatnya penyerapan minyak sawit untuk program biodiesel.

Meski demikian, berdasarkan hasil evaluasi sementara, pemerintah menilai pasokan bahan baku masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan mandatori biodiesel hingga 2027.

Dengan kondisi tersebut, Eniya memperkirakan kegiatan ekspor sawit masih dapat berlangsung. Kendati begitu, pemerintah tetap melakukan penghitungan terhadap berbagai risiko sebelum menetapkan besaran bauran biodiesel tahun depan.

"Saya masih punya waktu satu bulan," ujarnya.

Adapun hingga November 2026, realisasi penyaluran biodiesel domestik telah mencapai 13,84 juta kiloliter atau sekitar 83% dari total alokasi sebesar 16,75 juta kiloliter.

Eniya menambahkan, pemberian insentif biodiesel saat ini masih difokuskan pada sektor public service obligation (PSO). Sementara itu, permintaan biodiesel dari sektor non-PSO juga terus menunjukkan peningkatan.

Di sisi lain, ekonom UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengingatkan pemerintah mengenai risiko penerapan B50 apabila kebijakan tersebut dijalankan secara kaku tanpa disertai mekanisme penyesuaian.

Berdasarkan simulasi kuantitatif untuk periode 2027–2030, penerapan B50 dengan skema fixed mandate berpotensi menghindari impor solar hingga 46,82 juta kiloliter.

Namun, kebijakan tersebut juga berpotensi menekan volume ekspor crude palm oil (CPO) karena semakin banyak pasokan minyak sawit yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan biodiesel di dalam negeri.

"Jika dipatok kaku tanpa mekanisme penyesuaian, simulasi menunjukkan volume ekspor sawit berpotensi tertahan di kisaran 26,16 juta ton pada 2030, sementara dana pungutan ekspor BPDP tidak lagi mencukupi untuk menutup beban insentif yang berisiko memicu defisit pendanaan," kata Achmad.

Oleh karena itu, Achmad mengusulkan agar pemerintah menerapkan skema B50 yang lebih adaptif dengan mempertimbangkan batas pengaman fiskal dan ketersediaan pasokan.

Melalui mekanisme tersebut, tingkat bauran biodiesel dapat disesuaikan dengan perkembangan harga pasar. Dengan demikian, penyaluran biodiesel diharapkan tetap optimal tanpa menimbulkan tekanan tambahan terhadap keuangan negara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News