GAPKI: Mandatori Biodiesel Perlu Seimbang dengan Produksi Sawit dan Skema Pembiayaan

Reporter: Leni Wandira | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menilai kebijakan mandatori biodiesel memberikan manfaat bagi industri kelapa sawit, khususnya dalam menjaga stabilitas harga minyak sawit di pasar.

Meski demikian, peningkatan mandatori biodiesel dinilai perlu mempertimbangkan kemampuan produksi minyak sawit nasional yang masih cenderung stagnan dalam beberapa tahun terakhir.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mengatakan, implementasi mandatori biodiesel selama ini berperan dalam menjaga kestabilan harga minyak sawit sehingga fluktuasi harga tidak terlalu tajam.

"Sebenarnya mandatory biodiesel memang bagus untuk menjaga harga minyak sawit, sehingga gejolak naik dan turunnya lebih terkendali," ujar Eddy kepada Kontan, Minggu (26/7).

Menurut Eddy, tantangan utama yang perlu diperhatikan pemerintah adalah kemampuan produksi minyak sawit dalam negeri. Ia menyebut produksi minyak sawit Indonesia selama lima tahun terakhir belum menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Dengan kondisi tersebut, peningkatan porsi biodiesel akan meningkatkan kebutuhan minyak sawit di dalam negeri. Jika produksi tidak bertambah, maka konsekuensinya adalah berkurangnya volume ekspor karena prioritas akan diberikan untuk memenuhi kebutuhan domestik.

"Kalau kita lihat produksi lima tahun terakhir ini stagnan. Kalau mandatory ini terus ditingkatkan maka yang akan berkurang sudah pasti volume ekspor, karena kebutuhan dalam negeri pasti diutamakan," jelas Eddy.

Menurut GAPKI, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian seiring berkembangnya sektor bioenergi sebagai salah satu pasar utama minyak sawit. Meningkatnya penyerapan domestik memang dapat menopang harga komoditas sawit, namun juga harus didukung oleh pasokan yang memadai agar tidak mengurangi daya saing ekspor Indonesia di pasar global.

Pembiayaan Biodiesel Jadi Tantangan

Selain persoalan produksi, GAPKI juga menyoroti aspek pembiayaan program biodiesel. Saat ini, insentif atau subsidi biodiesel didanai melalui dana yang berasal dari Pungutan Ekspor (PE) minyak sawit.

Eddy menilai skema tersebut perlu menjadi pertimbangan pemerintah apabila berencana meningkatkan mandatori biodiesel. Pasalnya, jika ekspor menurun akibat meningkatnya konsumsi domestik, maka potensi penerimaan dari pungutan ekspor juga dapat ikut berkurang.

"Sedangkan pembiayaan insentif atau subsidi biodiesel dari dana Pungutan Ekspor (PE). Hal ini menjadi masalah baru," katanya.

Ia juga berpandangan bahwa penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menutup kebutuhan subsidi biodiesel bukan merupakan solusi yang ideal karena berpotensi menambah beban fiskal pemerintah.

"Rasanya tidak tepat kalau kemudian subsidi biodiesel diambil dari dana APBN, ini justru akan menambah beban negara," ujarnya.

Karena itu, GAPKI menilai kebijakan peningkatan mandatori biodiesel harus dirancang secara seimbang dengan mempertimbangkan kapasitas produksi minyak sawit nasional sekaligus keberlanjutan sumber pembiayaan program tersebut.

"Jadi mandatory biodiesel ini sebaiknya harus ada keseimbangan dengan melihat kondisi produksi dan kebutuhan pembiayaan yang dibiayai dari Pungutan Ekspor," pungkas Eddy.

Bioenergi Perluas Pasar Sawit

Sebelumnya, Founder dan Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), Tungkot Sipayung, menyampaikan bahwa pengembangan bioenergi berbasis kelapa sawit dapat memperluas pasar tandan buah segar (TBS) petani. Dengan demikian, permintaan terhadap TBS tidak lagi hanya bergantung pada industri minyak goreng.

Menurut Tungkot, pasar bioenergi berbasis sawit di Indonesia saat ini bahkan telah melampaui pasar minyak goreng. Diversifikasi pemanfaatan sawit tersebut dinilai turut membantu menjaga stabilitas harga TBS sekaligus mendukung pendapatan petani.

Meski demikian, dari perspektif pelaku industri, GAPKI menegaskan bahwa perluasan pasar bioenergi harus dibarengi dengan peningkatan produksi minyak sawit nasional.

Tanpa tambahan produksi, meningkatnya konsumsi domestik dikhawatirkan akan mengurangi volume ekspor sawit Indonesia dan berpotensi memengaruhi penerimaan dari pungutan ekspor yang selama ini menjadi sumber pembiayaan program biodiesel.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News