/2025/07/27/1310870912.jpg "Manufaktur Melambat, Himpunan Kawasan Industri Minta Perizinan KEK Dipercepat")
Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) mendorong pemerintah mempercepat proses perizinan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai upaya menjaga daya saing investasi di tengah perlambatan sektor manufaktur.
Desakan tersebut muncul setelah aktivitas manufaktur nasional kembali terkontraksi. Data S&P Global menunjukkan Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia berada di level 46,9 pada Juni 2026, turun dari 50,0 pada Mei 2026. Indeks di bawah level 50 mengindikasikan aktivitas manufaktur sedang mengalami kontraksi.
Ketua Umum HKI Akhmad Maruf Maulana menilai perlambatan sektor manufaktur perlu direspons dengan kebijakan yang mampu mempercepat realisasi investasi, salah satunya melalui percepatan persetujuan KEK.
"Saat aktivitas manufaktur sedang melambat, justru kita perlu mempercepat lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Salah satu instrumen yang paling efektif adalah mempercepat proses perizinan KEK sehingga investasi dapat segera terealisasi dan menciptakan aktivitas ekonomi baru," ujar Maruf dalam keterangan resmi, Senin (6/7/2026).
Baca Juga: Kemenperin Dorong Hilirisasi Pisang di NTT, Sentra IKM Jadi Motor Ekonomi Daerah
Menurut Maruf, minat investor terhadap Indonesia masih terjaga. Hal itu tercermin dari banyaknya usulan pengembangan maupun perluasan KEK yang kini tengah diproses pemerintah.
Sejumlah usulan tersebut antara lain KEK Wiraraja Madura yang dikembangkan PT Wiraraja Madura Internasional, KEK Digital Bekasi oleh PT Daybreak Digital, KEK Industri Halal Sidoarjo oleh PT Makmur Berkah Amanda Tbk, KEK Batuta Chemical Industrial Park (BCIP) di Kalimantan Timur, KEK Patimban di Kabupaten Subang, KEK Subang, KEK Mangkupadi di Kalimantan Utara, serta perluasan KEK Nongsa di Batam.
HKI menilai banyaknya usulan tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia masih cukup kuat. Namun, momentum itu dinilai perlu didukung melalui proses evaluasi dan perizinan yang lebih cepat serta memberikan kepastian hukum.
"Kami berharap pemerintah dapat mempercepat seluruh proses evaluasi dan perizinan KEK tanpa mengurangi kualitas kajian. Kepastian waktu menjadi salah satu faktor utama dalam keputusan investasi. Semakin cepat investasi berjalan, semakin cepat pula lapangan kerja tercipta, kapasitas produksi bertambah, dan roda perekonomian bergerak," kata Maruf.
Baca Juga: BPJT Matangkan Uji Coba MLFF, Penentuan Lokasi dan Jadwal Masih Digodok
HKI meyakini percepatan pembangunan KEK dapat memberikan efek berganda bagi perekonomian nasional, mulai dari peningkatan investasi, penguatan hilirisasi industri, pertumbuhan ekspor, penciptaan lapangan kerja, hingga pemerataan pembangunan di berbagai daerah.
"Pelaku usaha telah menunjukkan optimisme dengan terus mengembangkan kawasan industri dan mengajukan KEK baru. Kini saatnya pemerintah mempercepat perizinan agar optimisme tersebut segera berubah menjadi investasi riil. Di tengah perlambatan manufaktur, percepatan investasi merupakan salah satu jawaban paling konkret untuk mengembalikan momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia," tutup Akhmad.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
