Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Marzuki Ali, menyatakan, DPR RI menolak rencana Dahlan Iskan agar PT Pertamina (Persero) mengakuisisi PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Ia menilai keputusan Menteri BUMN itu terlalu terburu-buru dan gegabah.
Dahlan dinilai lebih mengedepankan ambisi personal ketimbang kepentingan nasional. "Sangat tidak masuk akal dan aneh rencana yang begitu strategis dan melibatkan dua BUMN besar hanya diputuskan dalam beberapa minggu," kata Marzuki dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Minggu (19/1/2014).
Keputusan Dahlan juga dinilai sembrono dan dianggap tak memperhitungkan dampaknya. Dalam keterangannya itu Marzuki menunjukkan salah satu dampak dari rencana itu ialah saham PGN yang melorot sehingga kapitalisasinya turun puluhan triliun rupiah.
Melihat hal tersebut, Marzuki menyatakan, seharusnya Kementerian BUMN bisa mengelola informasi strategis seperti itu dengan baik. Dengan demikian, tidak merugikan pemegang saham publik PGN yang harus merugi akibat kebijakan yang sembrono.
"Kasihan para Dana Pensiun yang harus "cut loss" sesuai ketentuan mereka, sehingga benar-benar harus merealisasikan kerugian. Lalu siapa yang akan mengganti kerugian para dana pensiun itu? Kalau investor minoritas menuntut, siapa yang akan menanggung?" katanya.
Dia berharap keputusan akuisisi yang melibatkan perusahaan publik diperhitungkan dengan matang, dan dengan pertimbangan panjang. Ia khawatir ada pihak-pihak yang ambil untung dengan turunnya harga saham PGN.
Sebelumnya, Dahlan mengatakan ada dua opsi untuk mengakhiri keruwetan bisnis yang terjadi antara PT Pertagas dengan PGN. Kedua opsi akan berujung pada akuisisi oleh Pertamina.
"Opsi satu dengan dua tahap. Tahap awal, Pertagas dibeli PGN, kemudian PGN dibeli Pertamina. Opsi kedua, sekaligus, kalau ujungnya dibeli Pertamina kenapa tidak sekaligus. Kalau satu tahap, langsung saja Pertamina membeli PGN," kata Dahlan di kantornya, Kamis lalu.
Dahlan menegaskan PGN tetap eksis dan memiliki otonomi sendiri, meski jadi bagian dari Pertamina. Hal itu lantaran akan ada perjanjian dengan shareholder PGN. Dahlan menambahkan, dengan akuisisi ini masalah open access terselesaikan dengan sendirinya.
Adapun opsi yang bakal diambil menunggu kajian yang dilakukan PT Bahana Sekuritas dan PT Danareksa. Dahlan memastikan, ide ini adalah untuk kejayaan negara dan memberikan pelayanan yang lebih baik untuk rakyat di bidang gas. (Estu Suryowati)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
