Menakar Peluang dan Tantangan Penguatan Pasar Gas Bumi Domestik

Penulis: Chelsea Anastasia, Chelsea Anastasia | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tengah menggodok pemanfaatan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan domestik. Upaya ini dilakukan melalui pembangunan infrastruktur gas, peningkatan alokasi gas untuk pasar dalam negeri, serta penyempurnaan kebijakan guna mendukung investasi di sektor minyak dan gas bumi (migas).

Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi Direktorat Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Hendra Gunawan memaparkan, realisasi pemanfaatan gas bumi hingga Agustus 2026 mencapai 5.443 billion british thermal unit per day (BBTUD).

Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.963 BBTUD atau sekitar 73% dimanfaatkan untuk kebutuhan domestik. Sementara itu, alokasi untuk ekspor mencapai 1.480 BBTUD atau sekitar 27%.

Hendra menjelaskan, salah satu pemanfaatan gas bumi di dalam negeri adalah untuk mendukung industri hilir, termasuk industri pupuk. Permintaan gas dari sektor tersebut terus meningkat seiring dengan bertambahnya pengajuan kebutuhan pasokan.

"Saat ini semakin banyak pengajuan karena permintaan gas untuk hilirisasi industri pupuk dari waktu ke waktu semakin meningkat," kata Hendra dalam acara FOREK Hulu Migas 2026 di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta Pusat, Kamis (29/10/2026).

Baca Juga: PGN Catat Volume Niaga Gas Bumi Capai 95% dari Target 2026

Selain industri pupuk, pemanfaatan gas domestik mencakup sektor transportasi, jaringan gas rumah tangga (jargas), peningkatan produksi migas, ketenagalistrikan, serta kebutuhan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG). Sementara, ekspor gas dilakukan dalam bentuk LNG maupun gas pipa.

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi, pemerintah juga mendorong pembangunan dan integrasi infrastruktur transmisi serta distribusi gas. Sejumlah proyek jaringan pipa disiapkan untuk memperluas konektivitas dan meningkatkan akses pasar terhadap pasokan gas.

Hendra bilang, pembangunan pipa transmisi Cirebon-Semarang (Cisem) menjadi salah satu proyek yang didorong pemerintah dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Selain itu, pemerintah merencanakan pembangunan pipa transmisi Dumai-Sei Mangkei yang ditargetkan mulai pada 2027 untuk menghubungkan jaringan pipa di Sumatra.

Pemerintah juga merencanakan pengembangan jaringan pipa yang menghubungkan wilayah Cirebon, Batang, Solo, hingga Yogyakarta. Integrasi jaringan tersebut diharapkan memperluas penyaluran gas antardaerah.

"Ke depan, jaringan pipa transmisi dan distribusi perlu semakin terintegrasi. Kami juga mendorong pembangunan infrastruktur regasifikasi di lokasi yang dekat dengan jaringan pipa transmisi," ujar Hendra.

Selain pembangunan pipa, strategi pemerintah mencakup peningkatan alokasi LNG untuk kebutuhan domestik, pemanfaatan compressed natural gas (CNG) secara lebih luas, serta pengembangan infrastruktur gas di Indonesia Timur ,terutama yang terintegrasi dengan pembangkit listrik tenaga mesin gas (PLTMG).

Di sisi lain, pemerintah berupaya meningkatkan daya tarik investasi hulu migas melalui penyempurnaan kebijakan dan regulasi. Upaya tersebut, kata Hendra, meliputi penyesuaian skema bagi hasil kontrak kerja sama, fleksibilitas kontrak melalui skema cost recovery maupun gross split, serta pemberian insentif dengan mempertimbangkan tingkat pengembalian investasi atau internal rate of return (IRR).

Baca Juga: Bukan Cuma Minyak, Pertamina Hulu Rokan Kini Pasok Gas untuk CNG hingga 2 MMscfd

Hendra menambahkan, pemerintah juga mendorong penyempurnaan regulasi untuk memberikan kemudahan, fleksibilitas, dan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Sejumlah ketentuan terkait kerja sama operasi, sumur minyak masyarakat, dan pengusahaan sumur tua turut menjadi bagian dari upaya tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Vice President Commercialization Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Ufo Budiarius Anwar menyoroti pentingnya keekonomian dalam rantai bisnis gas bumi, terutama terkait dengan biaya transportasi gas melalui jaringan pipa.

Menurut Ufo, harga gas di sisi hulu dapat meningkat cukup signifikan ketika sampai ke konsumen akibat biaya penyaluran. Kondisi ini dinilai perlu menjadi perhatian agar pembagian nilai ekonomi di sepanjang rantai bisnis gas tetap mempertimbangkan risiko dan investasi yang ditanggung masing-masing pihak.

"Misalnya, dari hulu gas dijual US$ 7, tetapi ketika sampai ke konsumen harganya bisa mencapai US$ 14. Karena itu, kita juga perlu melihat kewajaran bisnisnya, termasuk bagaimana risiko yang ditanggung di hulu tercermin dalam keuntungan," ujar Ufo.

Ia menekankan perlunya kolaborasi antara SKK Migas, penjual gas, pemerintah, dan pelaku usaha lainnya untuk mengoptimalkan pengembangan serta pemanfaatan gas bumi. Menurutnya, gas tidak hanya perlu dikembangkan sebagai komoditas, tetapi juga sebagai penggerak kegiatan ekonomi nasional.

"Intinya, kita harus berkolaborasi untuk mengembangkan gas agar menjadi lokomotif ekonomi Indonesia. Selain memberikan kepastian bagi investor, pemanfaatannya juga harus mendukung kebutuhan pasar domestik," imbuhnya.

Baca Juga: PGN (PGAS) Perluas Akses Gas Bumi Rumah Tangga di Yogyakarta Melalui CNG Clustering

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News