Mendag: PP E-Commerce untuk membuat jadi adil

Reporter: Patricius Dewo | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Perdagangan Enggartiastio Lukita menegaskan pemerintah berkomitmen mengatur industri e-commerce. Tujuannya untuk membuat adil antara toko yang beredar di pusat perbelanjaan dengan pengusaha yang memasarkan barang dagangannya melalui elektronik ataupun internet.   

"Coba dibayangkan antara toko yang ada di mall mereka bayar sewa, bayar pajak. Sedangkan kalau yang seperti Bukalapak, Tokopedia dan semacamnya tinggal foto taruh selesai, ya tidak fair dong ?," ujar Enggar pada Kontan.co.id, Sabtu (15/9).

Lebih lanjut, Enggar menegaskan rancangan payung hukum ini untuk membuat untung kedua belah pihak, baik pelaku offline atau pun online.

"Sekarang coba liat, dagangan mereka di mal bisa makin sepi kalau semua beli di online, bisa mati nanti toko-toko itu," pungkas Enggar.

Sebelumnya, PP E-commerce yang mengatur soal transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (TPMSE) ini ditargetkan akan terbit sebelum akhir Oktober 2018.

Nantinya, barang yang dijual melalui e-commerce wajib memenuhi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal 60%-80% dan harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

Peluang Usaha

J&T Ekspress gandeng idEA gelar roadshow edukasi ke pelaku UKM di sembilan kota

Industri

JD.ID pasarkan 30 produk Indonesia ke luar negeri

Industri

E-commerce Hartadinata Abadi (HRTA) belum menyasar end user

Industri

JD.ID perkuat layanan logistik J Express

Industri

JD.ID mulai kembangkan gerai ritel tanpa kasir JD.ID X Mart

Industri

idEA: Kriteria barang impor di RPP e-commerce harus jelas