Reporter: Amalia Nur Fitri | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pembangunan transportasi di Jakarta belum mampu mengimbangi pertumbuhan dari pergerakan yang ada.
Menurutnya, kemacetan menjadi imbas dari ketidakseimbangan antara jumlah pergerakan dengan transportasi umum yang tersedia dan pergerakan pun masih didominasi oleh penggunaan kendaraan pribadi.
Upaya penyelesaian kemacetan di Jakarta telah dilakukan dengan pembangunan transportasi masal seperti mass rapid transit (MRT), light rail transit (LRT) dan bus rapid transit (BRT) seperti Transjakarta sebagai alternatif angkutan bagi masyarakat.
Baca Juga: Menhub pastikan pembangunan infrastruktur di Labuan Bajo terus berjalan
"Penduduk Jabodetabek itu sekitar 30 juta, terjadi 88 juta pergerakan per hari dengan kontribusi 20% pergerakan ekonomi nasional. Tentu transportasi harus ada pembenahan,” papar Budi dalam Jakarta Marketing Week 2020 hari keempat, Sabtu (19/9) 2020 via daring.
Budi mengakui transportasi Jakarta tidak bisa terlepas dari mobilitas daerah lain seperti Depok, Bogor, Tangerang dan Bekasi sehingga cukup rumit. Oleh karena itu, Kementerian Perhubungan mendelegasikan tugas kepada Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untuk mengintegrasikan transportasi bagi 8 pemerintah kota dan kabupaten serta 3 provinsi tersebut.
Target pemerintah terhadap penggunaan angkutan umum oleh masyarakat Jabodetabek sebesar 60% dengan perjalanan dari asal sampai tujuan. Meskipun diakui tidak mudah, tapi Menhub menegaskan hal tersebut harus menjadi sebuah tujuan. “Dari panjang jalan yang ada 80% nya sudah ada angkutan umum. Radius jalan kaki maksimal 500 meter sudah ada feeder,” tambahnya.
Menanggapi persoalan integrasi transportasi Jabodetabek, moda transportasi umum satu tahun belakangan dinilai sudah cukup baik dibanding beberapa tahun lalu khususnya Jakarta.
Baca Juga: Pemerintah diminta berkomitmen jadikan transportasi berbasis rel sebagai primadona
Sudah ada penambahan angkutan umum seperti MRT, LRT, serta BRT dan peningkatan kualitas transportasi akan terus ditingkatkan melalui kolaborasi dengan swasta. Namun membuat masyarakat mudah untuk berpindah moda di dalam simpul transportasi masih menjadi pekerjaan rumah bagi Kementerian Perhubungan.
Sementara itu, Ketua BPTJ Polana B Pramesti menambahkan, bahwa tugas membuat masyarakat berpindah moda transportasi tidak hanya menjadi tugas pemerintah tetapi juga pihak investor. "Kita bersama tidak hanya pemerintah. Investor swasta juga diharapkan ikut memikirkan bagaimana menciptakan integrasi yang baik,” ujarnya.
Selanjutnya: Mitra driver gojek kini merasa lebih aman, apa penyebabnya?
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
