Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono didampingi Duta Besar RI untuk Turki Lalu M Iqbal melakukan pertemuan dengan Presiden Asosiasi Kontraktor Turki Erdal Eren dan Asosiasi Konsultan Irfan Aker beserta anggota, Jumat (5/11/2021).
Pertemuan itu dilakukan pada hari kedua kunjungannya ke Turki dan sekaligus merupakan tindak lanjut pertemuan bilateral antara Indonesia dengan Turki sebelumnya yang dilakukan secara virtual pada Juni 2020.
Basuki mengatakan, selama pemerintahan Presiden Joko Widodo pembangunan infrastruktur merupakan prioritas utama, baik di bidang konektivitas, sumber daya air dan perumahan.
Pemerintah Indonesia membutuhkan anggaran pembangunan infrastruktur sebesar 430 miliar dolar AS atau setara Rp 6.165 triliun, APBN hanya mampu menutupi kebutuhan tersebut sebesar 30 persen.
Baca Juga: Menteri Basuki ajak investor Turki garap proyek infrastruktur
“Untuk menutupi 70 persen gap keuangan, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan agar tetap kompetitif dan menarik seperti skema pembiayaan kreatif jalan tol dan insentif pajak untuk penanaman modal baru,” kata Basuki dalam keterangannya, Sabtu (06/11/2021).
Basuki menjelaskan terdapat 24 proyek baik yang bersifat solicited dan unsolicited senilai 19 miliar dolar AS atau Rp 272,4 triliun yang sedang dikerjakan.
Sebanyak 10 proyek Public Private Partnership (PPP) atau Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di antaranya, siap ditawarkan senilai 9,2 miliar dolar AS ekuivalen Rp 131,9 triliun.
"Proyek-proyek tersebut terdiri dari 9 proyek jalan tol dan 1 proyek bendungan," ujarnya.
Kesembilan proyek tol tersebut yakni Tol Semanan-Balaraja sepanjang 32,7 kilometer, Tol Sentul Selatan-Karang Barat sepanjang 61,5 kilometer, Jalan Tol Sukabumi-Ciranjang sepanjang 26 kilometer, Jalan Tol Ciranjang-Padalarang sepanjang 28 kilometer.
Kemudian Tol Malang-Kepanjen 29,7 kilometer, Tol Kamal-Teluk Naga-Rajeg 28,6 kilometer, Tol Semarang harbour 20,8 kilometer, Tol Bogor-Serpong 31 kilometer dan Tol Cikunir-Karawaci Elevated 40 kilometer.
Sementara untuk proyek bendungan meliputi Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Mini Hidro di Bendungan bintang Bano, Nusa Tenggara Barat. Namun tetap terbuka untuk proyek infrastruktur lainnya.
Untuk memenuhi kebutuhan gap keuangan tersebut, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang membuka kesempatan lebih besar bagi pengusaha Turki untuk berinvestasi di bidang infrastruktur di Indonesia.
Saat ini nilai investasi antara Indonesia-Turki mencapai 1,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp 215 triliun.
“Terdapat banyak potensi investasi antara Indonesia dan Turki. Kami mendorong para kontraktor dan konsultan Turki untuk berinvestasi di berbagai sektor infrastruktur baik melalui skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), maupun Engineering, Procurement, Construction (EPC),” tutur Basuki.
Terdapat dua platform yang bisa digunakan pengusaha Turki untuk masuk berinvestasi di sektor infrastruktur.
Pertama sebagai Perseroan Terbatas Milik Asing dan kedua sebagai badan Usaha Jasa Konstruksi Asing.
Baca Juga: Menteri PUPR Basuki tawarkan proyek Tol Trans Sumatera ke Turki
Sebelumnya pada hari yang sama Basuki menyaksikan penandatanganan minat kerja sama atau pernyataan kehendak (Letter of Intent/LOI) antara PT Nindya Karya dan Uçgen Proje salah satu perusahaan konstruksi di Turki dan LOI antara PT Brantas Abipraya dengan Yörük Holding salah satu perusahaan konstruksi di Turki.
Penandatanganan LOI dilaksanakan oleh Direktur Pemasaran dan Pengembangan PT. Nindya Karya Moeharmein Zein Chaniago dan Presiden Uçgen Proje Tolga Goksu.
Selanjutnya penandatanganan LOI juga dilakukan oleh Manajer Umum PT Brantas Abipraya Prasetyadhie dan Eksekutif Hubungan Internasional Yörük Holding Sylvia Sliwinska.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Bertemu Kontraktor Turki, Basuki Tawarkan 10 Proyek KBPU Senilai Rp 131 Triliun
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
