Meski sudah boleh beroperasi, ini tantangan bisnis bioskop menurut GPBSI

Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah telah memberikan pelonggaran dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2-3. Hal ini membuat bisnis bioskop boleh kembali dibuka dengan sejumlah ketentuan. Layar bioskop pun kembali menyala sejak 16 September 2021 lalu.

Ketua Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) Djonny Syafruddin mengapresiasi langkah yang ditempuh pemerintah. Namun, GPBSI memiliki sejumlah catatan. Pasalnya, hingga saat ini, tingkat keterisian bioskop belum tumbuh signifikan.

Menurut Djonny, ada sejumlah faktor yang menyebabkan belum optimalnya tingkat kunjungan ke bioskop. Pertama, penerapan di lapangan terkait syarat masuk yang memakai aplikasi PeduliLindungi. Hal ini masih menjadi kendala di sejumlah daerah, terutama di kabupaten atau kota tingkat dua.

"Karena banyak orang handphone-nya tidak bisa buka aplikasi itu. Ada yang bisa, tapi kendala di sinyal. Banyak problem begitu, jadi nggak bisa masuk ke bioskop, karena di daerah kan masih terbatas," kata dia saat dihubungi Kontan.co.id, Jumat (24/9).

Oleh sebab itu, dia meminta agar kebijakan yang menyangkut syarat masuk bioskop di masa PPKM ini tidak hanya dilihat dari kacamata ibu kota atau kota-kota besar saja. Misalnya, syarat masuk bioskop bisa dipermudah dengan menunjukkan sertifikat vaksinasi.

"Yang kategori kuning (di aplikasi PeduliLindungi) kan sudah boleh masuk. Tapi kalau pakai aplikasi, ya problemnya begitu. Ada kesenjangan, mestinya dievaluasi lagi dengan kebijakan yang lebih kondusif. Kasian kan yang mau nonton tapi nggak bisa masuk, jadi nggak bisa terhibur," terang Djonny.

Kedua, tantangan bisnis bioskop saat ini adalah masih banyaknya masyarakat yang takut untuk menonton film di bioskop. Padahal, Djonny memastikan bioskop sudah teruji aman.

Dia bilang, pembukaan bioskop di masa pandemi Covid-19 ini sudah diuji coba selama sembilan bulan, dari Oktober 2020 hingga Juni 2021 sebelum akhirnya ditutup kembali karena ada PPKM Darurat.

Djonny bilang, keamanan di bioskop sudah diuji bahkan dengan melibatkan laboratorium profesional yang bertaraf internasional. Oleh sebab itu, dia meminta agar narasi yang menakut-nakuti masyarakat dengan menyebar stigma bioskop tidak aman, bisa hentikan.

Pihak asosiasi dan pelaku usaha bioskop pun terbuka untuk melakukan diskusi dalam penerapan formulasi terbaik pembukaan bioskop di masa pandemi ini.

"Jadi jangan langsung bilang bioskop itu bahaya. Kalau karena ruangan tertutup, kan pesawat terbang juga tertutup, lebih sempit. bioskop kan lega, 8 meter ke atas, 20 meter kiri-kanan, 40 meter depan-belakang, diisinya juga cuman separuh (kapasitas 50%), jadi aman," jelas Djonny.

Ketiga, tingkat keterisian atau ramai-sepinya bioskop juga tak lepas dari film-film apa yang sedang tersaji saat ini. Hal ini pula yang menyebabkan tingkat kunjungan ke bioskop di setiap daerah bisa berbeda-beda.

Secara rerata, Djonny memperkirakan tingkat kunjungan bioskop masih berkisar 10%, paling tinggi berada di level 20%.

"Perkiraannya begitu, tapi kan tergantung (film), culture dan pasar setiap daerah berbeda. Misalnya saja film Si Doel, di Jakarta pasti booming, di daerah Sulawesi dan Sumatra kan beda lagi," sebut Djonny.

Meski demikian, dia mengapresiasi langkah yang ditempuh pemerintah saat ini. Pasalnya, untuk kebijakan PPKM kali ini pemerintah lebih melibatkan dan mendengar masukan pelaku usaha. Djonny bilang, asosiasi dan pelaku usaha telah diajak berdiskusi.

Selain itu, vaksinasi yang terus digencarkan juga akan menjadi katalis positif yang bisa mendongkrak dunia usaha, termasuk bisnis bioskop. "Yang terpenting sekarang kami melihat ada kemajuan, (pemerintah) sudah akomodatif, duduk bersama mendengar masukan dari kami. Lalu yang penting juga untuk recovery adalah vaksin. Dengan vaksin yang merata, Insha Allah orang nggak takut ke bioskop," pungkas Djonny.