Reporter: Febrina Ratna Iskana, Pratama Guitarra | Editor: Havid Vebri
JAKARTA. Produksi proyek Lapangan Abadi, Blok Masela di Laut Arafuru, Maluku terancam molor melewati 2023. Sebab penentuan fasilitas penyaluran gas dari lokasi pengeboran masih jadi polemik.
Polemik tersebut terjadi karena Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli tidak setuju Inpex Masela Ltd, operator Blok Masela, menggunakan kapal floating liquefied natural gas (FLNG) untuk menyalurkan gas.
Padahal penggunaan FLNG sudah direkomendasikan oleh SKK Migas, Kementerian ESDM, karena lebih murah.
Buntutnya, Kementerian ESDM belum meneken proposal pengembangan Lapangan Abadi karena masalah tersebut. Kementerian ESDM menunjuk konsultan independen Poten and Partners untuk mengkaji lagi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengungkapkan, keputusan kajian memakai FLNG atau memakai pipa gas dari Lapangan Abadi, Blok Masela, memang tertunda dari jadwal yang ditetapkan sebelumnya, yakni 10 November 2015.
Sudirman mengakui konsultan independen tersebut belum menandatangani kontrak dengan pemerintah untuk melakukan kajian. Tapi Menteri Sudirman menyatakan, dia tetap berkomitmen untuk memakai jasa konsultan tersebut.
"Seluruh perangkat kerja sudah tersedia, karena ada isu yang muncul belakangan. Tapi yang pasti, sebelum akhir tahun akan saya putuskan," kata Sudirman, akhir pekan lalu.
Sudirman menambahkan, Poten and Partners memakai data yang sudah ada dan dia meminta konsultan tersebut sudah harus menyerahkan hasil kajiannya sebelum akhir tahun ini. "Informasi nanti akan cukup bagi saya untuk memutuskan. Tapi saya juga harus konsultasi dengan Presiden dulu," tandas Sudirman.Mitra dagang penting
Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengungkapkan, kontrak Poten and Partners belum ditandatangani karena perbedaan bahasa.
"Karena kita standar bahasa Indonesia, dia (Poten and Partners), kan bahasa Inggris. Substansinya sudah oke, tapi draf kontraknya masih dilihat orang legalnya," ujarnya
Amien menambahkan, kajian Blok Masela ini ditargetkan selesai 25 Desember 2015. Demi mengejar tenggat waktu tersebut, papar Amien, Poten and Partners akan menambah tenaga kerja untuk merampungkan hasil kajiannya.
Berdasarkan rekam jejaknya selama ini, Amien pun yakin konsultan internasional tersebut mampu bekerja tepat waktu.
Ia menyatakan, sebelum kontraknya ditandatangani, Potern and Partners sudah melakukan pengkajian melalui hasil studi dari data yang sudah diberikan kepada SKK Migas.
"Kalau cara kerja konsultan itu, studinya kan nggak data dari kami saja, mereka mempelajari tetapi mereka juga punya data di sana yang sudah lebih dulu didapatkan, dia punya data base banyak, network banyak, dia kumpulin, tinggal nanti bagian data yang diminta ke kita," ujar Amien.
Amien menandaskan, hasil kajian Poten and Partners bakal independen sehingga pemerintah dapat segera memutuskan skema pengembangan Blok Masela.
Pengamat Energi, Komaidi Notonegoro mengatakan, kecil kemungkinan untuk mundur, tetapi investor atau kontraktor lainnya bisa saja takut bila ingin berinvestasi lagi di Indonesia, sebab memiliki pengalaman investasi yang kurang baik di Masela.
"Penundaan keputusan di Blok Masela menunjukkan bahwa pemerintahan yang baru saat ini, tidak berbeda dengan pemerintahan sebelumnya," kata Komaidi. Apalagi saat ini masalah Blok Masela sudah dibawa ke arena politik.
Komaidi menilai, keputusan terkait Blok Masela seharusnya bisa diputuskan dengan melihat rencana penyaluran hasil produksi Blok Masela.
Jika ingin digunakan untuk keperluan daerah setempat, maka pembangunan pipa gas lebih tepat. "Jika di ekspor pakai FLNG," kata Komaidi.
Sayangnya, saat dikonfirmasi apakah Inpex akan mundur dari proyek Masela jika keputusannya tidak jelas, Corporate Communications Manager Inpex Corporation Arie Nauvel Iskandar, belum menjawab pesan singkat ataupun telepon dari KONTAN, hingga berita ini diturunkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
