Reporter: Amalia Nur Fitri | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan, pemerintah sebaiknya mengganti frasa larangan dengan pengaturan dan pengendalian.
Pernyataan tersebut merespon kebijakan Pemerintah yang memastikan tidak ada moda transportasi angkutan mudik lebaran yang beroperasi selama masa pelarangan mudik 6-17 Mei 2021.
Kebijakan yang datang dari Kementerian Perhubungan tersebut, bertujuan untuk menekan lonjakan kasus Covid 19 usai libur panjang.
“Di Indonesia dapat dilakukan dengan sistem zonasi, tanpa memandang masa mudik Lebaran atau tidak. Dilakukan selama masa pandemi Covid-19 belum mereda pada liburan panjang,” ujar Djoko, dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan.co.id, Kamis (8/4).
Djoko juga memberikan pandangan, Satgas Covid-19 sudah membagi sejumlah daerah menjadi zona merah, kuning, dan hijau. Para pemudik sebetulnya bisa diatur sesuai zona daerah tujuannya.
Baca Juga: Moda transportasi tak boleh beroperasi saat larangan mudik, ini kata Lorena (LRNA)
Ia berpandangan, keberadaan zona tersebut bisa digunakan untuk kendalikan mobilitas transportasi selama mudik bahkan juga selama pandemi.
“Di zona tujuan ada kewajiban tes kesehatan dan karantina dengan membayar sendiri. Tempat karantina dapat di hotel atau penginapan yang disediakan warga,” sambungnya.
Hal ini dilakukan sebab tidak semua profesi diuntungkan dengan kebijakan ini. Misalnya bagi para pekerja konstruksi, penghasilan mingguan di mana pun berada, akan mengalami masa jeda sekitar dua minggu tidak bekerja di masa Lebaran.
“Tidak dapat pulang kampung halaman dan tidak ada jaminan hidup selama dua minggu berada di lokasi pekerjaan. Siapa yang bakal menanggung ongkos hidup selama dua minggu tersebut,” ujar Djoko.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
