Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menanggapi saran terkait moratorium izin tambang nikel seiring meningkatnya tekanan pasar akibat oversupply produksi dan penurunan harga komoditas.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah akan mengambil keputusan secara menyeluruh dan mempertimbangkan kepentingan nasional secara utuh.
“Kami pemerintah dalam menjalankan arah kebijakan negara selalu berpikir tentang kepentingan rakyat dan bangsa negara, yang tujuan kita dalam berbangsa dan bernegara dan melihatnya secara komprehensif utuh, tidak secara parsial,” kata Bahlil dalam Konferensi Pers di Jakarta, Selasa (10/6).
Merespons usulan moratorium, pemerintah tetap akan menentukan sikap akhir berdasarkan peta jalan hilirisasi nasional.
“Saran-saran seperti tadi silakan saja, tapi nanti pemerintah yang akan memutuskan. Apalagi, ke depan, kita lagi mendorong hilirisasi kita dengan baik. Hilirisasi yang betul-betul green, yang bisa diterima produk kita di luar negeri,” jelasnya.
Baca Juga: Pemerintah Cabut 4 IUP Tambang Nikel di Raja Ampat, Izin Gag Nikel Tidak Dicabut
Sebelumnya, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mendorong pemerintah untuk mengevaluasi menyeluruh perizinan tambang, khususnya di wilayah sensitif seperti Raja Ampat.
Bhima menilai, perlu adanya moratorium izin tambang, baik untuk nikel maupun galian C, sebagai langkah perlindungan lingkungan dan ekonomi masyarakat lokal.
“Kalau pemerintah pusat serius bisa segera bentuk tim moratorium izin tambang, baik nikel dan galian C, berkoordinasi dengan akademisi independen dan kepala daerah,” kata Bhima kepada Kontan, Minggu (9/6).
Menurut Bhima, ekspansi tambang yang masif belum tentu berdampak positif bagi pendapatan daerah. Pasalnya, banyak pemda justru terbebani oleh biaya pemulihan lingkungan dan peningkatan beban kesehatan masyarakat.
“Pertambangan yang terlalu meluas dan ekspansif berisiko tinggi terhadap hilangnya pendapatan masyarakat lokal jangka panjang, khususnya di sektor pertanian dan perikanan,” imbuhnya.
Wacana moratorium izin tambang mengemuka setelah harga nikel global anjlok sekitar 13,2% dalam beberapa waktu terakhir akibat oversupply produksi. Kondisi ini diperburuk dengan keputusan dua perusahaan baja yang menghentikan sementara produksinya, mencerminkan lemahnya permintaan dari sektor hilir.
Baca Juga: Harga Saham ANTM Jeblok di Tengah Polemik Tambang Nikel Raja Ampat
Catatan Kontan, Indonesia menguasai suplai nikel dunia. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tri Winarno mengungkapkan sekitar 65% kebutuhan nikel global disuplai dari Indonesia.
Namun, menurut Tri, sebagian besar pasokan nikel tersebut turut terdampak tren pelemahan industri global, khususnya di China yang selama ini menjadi pasar utama nikel Indonesia, terutama untuk kebutuhan stainless steel.
“Sekarang ini hampir 65% dunia itu di-supply oleh Indonesia. Dan sekitar 65% juga nikel ini menjadi stainless steel," kata Tri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, Selasa (6/5).
“Bisa jadi karena pasar market kita untuk stainless steel atau untuk nikel itu kan kebanyakan ke China ya. Dengan industri yang sekarang yang agak menurun bisa jadi ini akibat itu,” tambahnya.
Selanjutnya: IHSG Naik 1,20% ke 7.198,8 di Sesi I Selasa (10/6), Top Gainers: SMGR, ARTO, PGEO
Menarik Dibaca: Transaksi QRIS di Muamalat DIN Tumbuh Double Digit
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
