kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.522.000   5.000   0,20%
  • USD/IDR 18.274   52,00   0,29%
  • IDX 5.293   -51,76   -0,97%
  • KOMPAS100 682   -8,27   -1,20%
  • LQ45 546   -4,54   -0,82%
  • ISSI 169   -2,33   -1,36%
  • IDX30 309   -2,12   -0,68%
  • IDXHIDIV20 419   -1,77   -0,42%
  • IDX80 79   -0,91   -1,14%
  • IDXV30 114   -0,46   -0,40%
  • IDXQ30 104   -0,50   -0,48%

Pakaian Impor Murah Mengancam Industri TPT, Pengusaha Minta Safeguard


Senin, 16 November 2026 / 11:36 WIB
Pakaian Impor Murah Mengancam Industri TPT, Pengusaha Minta Safeguard
ILUSTRASI. Pelaku industri TPT mendorong pemerintah memperkuat kebijakan perdagangan untuk melindungi industri dalam negeri dari tekanan produk impor murah (KONTAN/Carolus Agus Waluyo)


Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pelaku industri tekstil dan produk tekstil (TPT) mendorong pemerintah memperkuat kebijakan perdagangan untuk melindungi industri dalam negeri dari tekanan produk impor murah. Salah satu langkah yang didorong adalah penerapan bea masuk tindakan pengamanan (safeguard) untuk produk pakaian jadi impor.

Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman mengatakan, pihaknya tengah berdiskusi dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terkait penerapan safeguard untuk pakaian jadi impor.

"Justru saat ini kami tengah dalam pembicaraan bersama Kementerian Perindustrian untuk menerapkan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atau safeguard untuk pakaian jadi impor," ujar Nandi dalam keterangan resmi, Senin (16/11/2026).

Baca Juga: Harga Material Naik, Waskita Karya (WSKT) Berupaya Jaga Margin Proyek

Menurut Nandi, tekanan terhadap industri TPT tidak hanya berasal dari importasi ilegal. Produk pakaian jadi yang masuk secara legal dengan harga sangat murah juga berpotensi menekan produsen dalam negeri, khususnya industri kecil dan menengah (IKM).

Ia mengatakan, kebijakan impor perlu diterapkan secara berkeadilan agar tidak semakin memperparah tren deindustrialisasi. Menurutnya, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen mendapatkan produk murah dan keberlangsungan industri domestik.

Nandi mencontohkan, China yang menerapkan regulasi terkait harga sejak 1999 untuk mencegah praktik predatory pricing. Menurut dia, kebijakan tersebut membuat harga pakaian jadi dan apparel di China relatif lebih tinggi dibandingkan harga produk serupa yang dijual di Indonesia.

"Di sini mereka menjual dengan harga sangat murah karena belum adanya aturan yang sama," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Farhan Aqil Syaugi bilang, relaksasi impor bahan baku yang selama ini menjadi salah satu pilihan kebijakan pemerintah perlu dievaluasi.

Pasalnya, berbagai insentif dan relaksasi impor bahan baku belum mampu menghentikan tekanan terhadap industri TPT dari sektor hulu hingga antara. Bahkan, tren pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri serat, benang hingga kain masih berlangsung.

"Bertahun-tahun telah diberikan berbagai macam insentif disertai dengan relaksasi impor bahan baku sebagai salah satu upaya, dan tren PHK di sektor produksi serat, benang hingga kain masih terus berlangsung," jelas Aqil.

Baca Juga: ASEAN Sepakati Kerja Sama Mineral Kritis, Apa Peluang bagi Hilirisasi Indonesia?

Menurut Aqil, impor tetap dapat dilakukan selama berlangsung secara fair, baik dari sisi harga maupun prosedur. Karena itu, ia mendorong pemerintah memperkuat instrumen trade remedies, termasuk anti-dumping dan safeguard.

Ia juga menilai mekanisme kuota impor melalui pertimbangan teknis (pertek) belum sepenuhnya mampu melindungi pasar domestik dari praktik dumping. Kondisi tersebut membuat produsen dalam negeri harus menyesuaikan harga dengan barang impor yang terkadang berada di bawah biaya produksi.

"Maka tidak heran jika ada ratusan pabrik yang tutup karena sering menjual di bawah biaya produksi," ujar Aqil.

Aqil menambahkan, penguatan industri TPT perlu dilakukan secara terintegrasi dari sektor hulu hingga hilir. Langkah tersebut dinilai penting agar industri dapat kembali menciptakan nilai tambah, menyerap tenaga kerja, meningkatkan penerimaan pajak, serta mengurangi ketergantungan terhadap impor.

"Di saat Presiden Prabowo tengah berupaya untuk menaikkan kontribusi sektor manufaktur, kami berharap kebijakan impor dapat semakin mendukung upaya tersebut," ungkapnya.

Dari sisi konsumen, Ketua Yayasan Konsumen Tekstil Indonesia (YKTI) Rudiansyah mengatakan konsumen pada dasarnya menginginkan produk dengan harga murah dan kualitas baik. Namun, derasnya produk impor juga berpotensi berdampak terhadap daya beli jika menekan industri dalam negeri dan menyebabkan kehilangan pekerjaan.

Karena itu, YKTI mendorong penggunaan produk dalam negeri. Pemerintah juga dinilai perlu memberikan ruang lebih besar bagi produk lokal di jaringan ritel.

Baca Juga: Medco (MEDC) Memacu Tiga Proyek Pengembangan & Kegiatan Seismik di Dua Blok Baru

"Jadi kami selalu mengkampanyekan penggunaan produk dalam negeri karena dibuat oleh pekerja asli Indonesia," kata Rudiansyah.

Menurut dia, sejumlah negara seperti China, Pakistan, India, Turkiye dan Vietnam memberikan ruang lebih besar bagi brand lokal di jaringan ritel melalui dukungan regulasi pemerintah.

YKTI bilang, semakin banyak brand lokal yang saat ini mampu bersaing dengan merek global dari sisi harga maupun kualitas. Namun, keberpihakan jaringan ritel terhadap produk lokal dinilai masih perlu diperkuat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×