Reporter: Gentur Putro Jati | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Plafon kredit yang disediakan perbankan nasional untuk perusahaan pelayaran terus meningkat setiap tahunnya. Seiring pemberlakuan asas cabotage, yaitu kewajiban kegiatan pengangkutan barang dan muatan di dalam negeri menggunakan kapal berbendera Indonesia.
Menurut Ketua Umum Indonesian National Shipowners Association (INSA) Johnson W Sutjipto, kewajiban cabotage tersebut memberikan jaminan bagi perbankan nasional bahwa perusahaan pelayaran nasional memiliki kemampuan membayar utang seiring dengan semakin banyaknya pekerjaan
pengangkutan barang dan muatan di dalam negeri.
Menurut Johnson, pembiayaan di sektor pelayaran tumbuh dengan kemampuan daya serap mencapai 82% per tahun dari baku kredit perbankan yang dikucurkan untuk perusahaan.
Pada 2008 plafon kredit yang disiapkan perbankan hanya Rp 22,56 triliun dan perusahaan pelayaran hanya berhasil menyerap Rp 18,55 triliun atau 82,21%.
"Sementara pada 2009 realisasi kredit ke sektor ini sebesar Rp 22,41 triliun atau 82,8% dari total plafon Rp 27,07 triliun. Saat ini tidak ada satu bank pun yang tidak mau memberikan kredit ke perusahaan
pelayaran," kata Johnson, Selasa (5/10).
Tahun ini, ia yakin jumlah kredit yang bisa diserap 1.200 perusahaan pelayaran nasional anggotanya bisa lebih besar lagi. Menyusul semakin banyaknya tender yang dilakukan perusahaan migas untuk mencari kapal pendukung usaha migas lepas pantai.
"Tahun ini tren nya akan banyak pengadaan kapal offshore. Perusahaan anggota INSA melaporkan minimal akan mendatangkan 14 kapal pendukung lagi sampai akhir tahun ini. Di mana harga per unit kapal-kapal offshore tidak murah, antara US$ 30 juta sampai US$ 100 juta per unit. Makanya saya perkirakan daya serap kredit akan tumbuh dua kali lipat tahun ini," jelasnya.
Namun, Johnson mengingatkan anggotanya untuk giat mengikuti tender pekerjaan pengangkutan di dalam negeri. Karena kontrak yang diperoleh dari penyelenggara tender itulah yang bisa digunakan sebagai agunan kredit dari perbankan.
"Dalam hal ini nantinya INSA yang akan dimintai opini oleh perbankan mengenai rencana pengajuan kredit oleh masing-masing perusahaan pelayaran. Mulai dari harga kapal, cashflow perusahaan yang
bersangkutan, dan sebagainya," pungkas Johnson.
INSA mencatat sampai Maret 2010 jumlah kapal niaga berbendera merah putih mencapai 9.302 unit. Angka ini naik 54,1% dibandingkan data 5 tahun lalu di Maret 2005.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
