Reporter: Noverius Laoli | Editor: Rizki Caturini
JAKARTA. Keputusan kementerian lingkungan hidup No.B.1258/DepIV/LH/06/2010 tanggal 8 Juni 2010 tentang Pelarangan Impor Monitor Bekas dan Limbah Elektronik dan Surat Kementerian Lingkungan Hidup dengan Nomor B9921/DepIV/LH/12/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Impor Monitor Bekas telah mematikan usaha para pedagang komputer bekas dan merumahkan ratusan karyawan.
Padahal sekarang ini ada sekitar 300 pengusaha komputer bekas, sekitar 150 dari Jakarta dan 150 di luar terancam gulung. Sekretaris Eksekutif Pengusaha Komputer Layak Pakai Nasional Ramdansyah mengatakan, sebenarnya ada sekitar 700 penjual komputer bekas yang tidak terdaftar juga mengalami nasib yang sama, katanya kepada KONTAN Selasa (1/2).
Keberadaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Indonesia menurut International Telecomunication Union (ITU) sebagai lembaga PBB di bidang TIK merosot. TIK di Indonesia pada tahun 2004 berada pada peringkat 100 dari 159 negara, tetapi pada tahun 2008 merosot menjadi peringkat 108 dari 159 negara.
Data resmi ini menunjukkan, kepemilikan komputer di Indonesia bukannya tumbuh tetapi jatuh terpuruk. Kepemilikan komputer hari ini hanya dapat dirasakan oleh perusahaan dan kelas menengah. “Sementara rakyat terutama rakyat miskin semakin kesulitan memiliki komputer,” katanya.
Secara faktual keberadaan TIK di Indonesia tidak mengalami kemajuan. Keberadaan TIK di Indonesia menurut International Telecomunication Union (ITU) sebagai lembaga PBB di bidang TIK justru merosot. Kemajuan TIK pada tahun 2004 berada pada peringkat 100 dari 159 negara, tetapi pada tahun 2008 merosot menjadi peringkat 108 dari 159 negara.1 Data resmi ini menunjukkan bahwa kepemilikan komputer di Indonesia bukannya tumbuh tetapi jatuh terpuruk.
"Kepemilikan komputer hari ini hanya dapat dirasakan oleh perusahaan dan kelas menengah. Sementara rakyat terutama rakyat miskin semakin kesulitan memiliki komputer, karena kebutuhan sehari-hari lebih penting dibandingkan mimpi memiliki perangkat yang dianggap mewah bernama komputer," imbuh Ramdansyah.
Menurut Ramdansyah sebenarnya tidak ada alasan bagi pemerintah mengklaim komputer yang mereka jual merupakan barang bekas. "Jelas-jelas komputer yang kami terima dan jual adalah barang-barang layak pakai (reuse) dari luar negeri, tetapi Kantor Kementerian Lingkungan Hidup menganggapnya sebagai limbah yang harus disingkirkan," papar Ramdansyah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
