Reporter: Ragil Nugroho | Editor: Asnil Amri
JAKARTA. Pemerintah menargetkan proses pembangunan Pelabuhan Cilamaya, di Karawang Jawa Barat bisa dimulai pertengahan tahun 2014. Dana awal untuk membangun pelabuhan itu diproyeksikan mencapai Rp 10 triliun.
"Sekarang sudah disiapkan studi kelayakan, setelah itu akan mulai didesain. Sama halnya dengan Kalibaru sehingga nanti semuanya dapat saling menunjang," ujar Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah Swasta (PKPS) Bappenas, Bastari Panji Indra, Rabu (16/1).
Bastary bilang, pembangunan pelabuhan diharapkan mendukung Pelabuhan Tanjung Priok. "Pembangunan tahap awal memerlukan sekitar Rp 10 triliun, namun ke depannya butuh proses pengembangan yang diperkirakan butuh dana hingga Rp 30 triliun," ujar Bastary.
Tahun ini, rencananya pemerintah melakukan finalisasi desain, dan diharapkan awal tahun depan mulai dilakukan proses tender. Skema pembiayaannya adalah kerjasama pemerintah dan swasta. "Sudah ada yang menyatakan minat, tapi belum bisa dipublikasikan," tambahnya.
Saat ini, rintangan untuk pelabuhan adalah, akses dari darat yakni terkait lalu lintas darat yang padat seperti yang dialami Tanjung Priok, sehingga perlu dicarikan solusi. Pembangunan Cilamaya dinilai sebagai salah satu solusinya dan Cilamaya akan menjadi breakthrough (terobosan).
Apalagi di Karawang terdapat kawasan industri, jika mereka harus ke Tanjung Priok, maka akan menambah beban Jakarta. Oleh karena itu, pemerintah bisa masuk ke Cilamaya untuk membangun pelabuhan disana.
Pembangunan Cilamaya nantinya akan mengurangi biaya transportasi untuk industri Utara Jawa Barat. Untuk lingkup pengerjaannya, pembangunan pelabuhan dilakukan di lahan seluas 250 hektare dengan ketinggian 4 meter di atas permukaan laut.
Untuk kedalaman kolam pelabuhan bisa 13 meter, panjang kolam pelabuhan seluas 1,25 kilometer dan kolam dermaga pelabuhan sepanjang 2,5 kilometer. Jadi untuk total panjang dermaga seluas 3,4 kilometer.
Menurut data Kementerian Perhubungan, saat ini Indonesia memiliki 1.975 pelabuhan yang terdiri dari 110 pelabuhan sebagai pelabuhan komersial yang dikelola oleh empat BUMN pelabuhan. Pemerintah mengelola 614 pelabuhan non komersial dan lebih dari 800 terminal khusus sebagai terminal swasta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
