Reporter: Dea Chadiza Syafina | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Diam-diam, Kementerian Perhubungan (Kemhub) sudah menemukan pengganti Pelabuhan Cilamaya yang gagal dibangun. Adalah Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat menjadi penggantinya.
Kemhub bahkan sudah menyelesaikan kajian kelayakan atau pra-feasibility study (FS) Pelabuhan Patimban. Ngebutnya Kemhub lantaran proyek tersebut masuk sebagai proyek prioritas pemerintah di tahun ini.
Mauritz Sibarani Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Kemhub menyatakan, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan memang belum menetapkan Patimban resmi menjadi pengganti Cilamaya.
Sebab, "Saat ini masih tahap dasar karena Kemhub baru menyelesaikan kajian," kata Mauritz kepada KONTAN, Selasa (16/2).
Namun, beberapa faktor yang membuat pilihan jatuh ke Patimban. Pertama, sudah ada pelabuhan, yakni Patimban. Meski tergolong pelabuhan kecil, pelabuhan ini bisa diperluas menjadi lebih dari 200 hektare.
Kedua, lokasi Patimban berdekatan dengan kawasan industri yang berada di sekitar Subang. Ketiga, terhindar kemacetan di Jakarta. Kelak, pelabuhan ini bisa menampung antara 6,6 juta sampai 7 juta peti kemas ukuran 20 kaki.
Kemhub menghitung pembangunan Patimban membutuhkan dana Rp 30 triliun sampai Rp 35 triliun.Supaya rencana ini terealisasi, Kemhub kini tengah membuat desain pengembangan alias detail engineering design Patimban.
Butuh waktu setahun menyelesaikan rancangan ini. Bila ini kelar, berlanjut ke analisis dampak lingkungan (amdal). Mauritz memprediksi, lelang konstruksi megaproyek ini baru bisa terlaksana tahun depan.
Ia berharap, operator Pelabuhan Patimban kelak bisa berasal dari swasta, bukan badan usaha milik negara (BUMN), seperti Pelabuhan Indonesia II (Pelindo) yang mengelola Pelabuhan Tanjung Priok.
"Supaya bisa saling melengkapi," dalih dia. Sejauh ini, Kemhub belum memikirkan investor pelabuhan itu lantaran masih sibuk mengurus desain pelabuhan. Dari catatan KONTAN, beberapa investor asing pernah menanyakan kelanjutan proyek pengganti Pelabuhan Cilamaya, yakni Jepang, China, Uni Emirat Arab, Belanda, dan Singapura.
Ketua Umum Asosiasi Pemilik Kapal Nasional (INSA) Carmelita Hartoto berharap proyek ini terlaksana. "Agar ada alternatif pelabuhan selain Tanjung Priok," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
