Reporter: Filemon Agung | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pelaku usaha pertambangan batubara kini berpotensi menghadapi tekanan ganda terkait pungutan usaha.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menggodok rencana penyesuaian royalti progresif untuk perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Saat ini, para perusahaan pemegang IUP masih dikenakan royalti sebesar 3%, 5% dan 7% bergantung pada kualitas batubara.
Selain tekanan dari perubahan royalti batubara, pelaku usaha juga masih menanti besaran pungutan ekspor yang akan dikenakan lewat skema Badan Layanan Umum (BLU) Batubara.
Baca Juga: Pemenuhan Batubara untuk Sektor Kelistrikan Capai 63,06 Juta Ton pada Semester I-2022
Menanggapi situasi ini, Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi dan Batubara Indonesia (Aspebindo) Anggawira mengungkapkan, besaran royalti untuk IUP sebaiknya jangan dulu mengalami perubahan. Sejumlah pertimbangan yang patut jadi perhatian antara lain fluktuasi harga batubara hingga skema Badan Layanan Umum (BLU) Batubara yang kini tengah digodok pemerintah.
"Sebaiknya memang harus sinkron dengan konsep BLU yang akan ditetapkan oleh pemerintah. Kita juga belum tahu besaran tarif yang akan ditarik oleh BLU," ungkap Anggawira kepada Kontan, Senin (1/8).
Anggawira menjelaskan, jika tidak memperhatikan hal tersebut, ada potensi beban berlipat bagi pelaku usaha. Ia menambahkan, sejauh ini pihaknya belum ada sosialisasi untuk rencana penyesuaian royalti batubara.
Kendati demikian, penyesuaian sebelumnya telah dilakukan bagi perusahaan pemegang IUP Khusus (IUPK). Para pemegang IUPK dikenakan royalti progresif bergantung harga komoditas batubara.
Baca Juga: Pelaku Usaha Tegaskan Pemenuhan Batubara ke PLN Terus Berjalan
Anggawira menilai, pemerintah juga perlu memperhitungkan potensi jika harga batubara ke depannya tak setinggi saat ini. Penerapan besaran royalti yang kurang tepat bisa menjadi beban bagi pelaku usaha jika harga batubara turun atau rendah.
"Ini juga perlu diperhatikan jika harga batubara turun. (Sebaiknya) tetap dulu (besaran royaltinya)," kata Anggawira.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
