kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR13.935
  • EMAS714.000 1,28%
  • RD.SAHAM 0.53%
  • RD.CAMPURAN 0.27%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.13%

Pelaku usaha rumah sakit menyambut positif kebijakan urun biaya BPJS Kesehatan


Rabu, 30 Januari 2019 / 18:20 WIB

Pelaku usaha rumah sakit menyambut positif kebijakan urun biaya BPJS Kesehatan
ILUSTRASI. Rumah Sakit Mitra Keluarga

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Aturan baru pemerintah mengenai besaran urun biaya dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehata (BPJS) Kesehatan menurut operator rumah sakit merupakan hal positif namun perlu diperjelas. Terutama dalam teknis sektor pelayanan apa saja yang bakal dikenai urun biaya.

Investor Relation PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA) Aditya Wijaya mengatakan, pengenaan urun biaya memiliki dampak positif bagi pihak Rumah Sakit. "Karena selama ini BPJS nunggunya lama. Dan penagihan cukup lama, dengan urun ini maka setidaknya ada biaya advance yang baik bagi kita," kata Aditya kepada Kontan.co.id, Rabu (30/1).


Memang, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 51 tahun 2018 tentang urun biaya dan selisih bayar dalam programĀ  Jaminan Kkesehatan Nasional (JKN) terdapat rincian mengenai biaya urun.

Dipaparkan bahwa skema urun biaya dibebankan kepada masyarakat senilai Rp 10.000 per kunjungan rawat jalan di rumah sakit tipe C, D, serta klinik utama. Nominal sebesar Rp 20.000 untuk rumah sakit tipe A dan B.

Namun demikian, nilai tersebut menurut Aditya tidak akan mempengaruhi cash flow keuangan Rumah Sakit secara signifikan karena nominalnya di kisaran Rp 10.000 - Rp 20.000 relatif kecil. Pihaknya juga tidak keberatan dengan aturan urun tersebut dan menyatakan siap mengikuti arahan dari pemerintah dan BPJS.

Tapi, Aditya berharap pemerintah bisa segera mengeluarkan rincian pelayanan apa saja yang masuk dalam skema urun tersebut. "Kami masih belum tahu apa saja yang bakal dikenakan urun biaya, tapi seharusnya ada pertimbangannya," jelas Aditya.

Di sisi lain, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyatakan, penetapan urun biaya harus dilakukan secara tepat. "Urun biaya hanya dikenakan pada pelayanan kesehatan tertentu, untuk menghindari potensi penyalahgunaan," katanya.

BPJS Kesehatan saat ini memang belum merinci pelayanan tindakan medis apa saja yang akan dikenakan urun biaya tersebut.


Reporter: Tane Hadiyantono
Editor: Noverius Laoli
Video Pilihan

TERBARU
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2019 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Redaksi | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0087 || diagnostic_api_kanan = 0.1389 || diagnostic_web = 0.6744

Close [X]
×