Pemerintah akan rasionalisasi tarif logistik

Reporter: Ramadhani Prihatini | Editor: Dupla Kartini

JAKARTA. Mahalnya biaya logistik di Indonesia menyebabkan bisnis logistik kita kurang bersaing ketimbang negara tetangga. Panjang dan rumitnya proses logistik masih jadi kendala yang harus dibenahi Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo.

Untuk itu, Kementerian Kordinator Perekonomian tengah merancang sejumlah jurus untuk menekan harga maupun waktu logistik di Tanah Air. Deputi Menko Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan Edy Putra Irawady bilang, pemerintah tengah melakukan kajian untuk melakukan rasionalisasi tarif angkutan pada setiap pelabuhan.

Rencananya, pelabuhan dengan volume pengiriman barang yang rendah, tidak akan dikenakan tarif progresif untuk proses logistiknya.

"Pelabuhan yang volumenya memang rendah, kita nanti tidak akan kenakan tarif progresif. Kita akan lakukan rasionalisasi untuk mengurangi beban, karena logistik kita tidak bersaing," kata Edy, Rabu (15/3).

Ia juga menjelaskan, pemerintah akan menghapus jasa layanan publik yang dikenakan selama proses logistik. Pemerintah akan memangkas biaya maupun perizinan yang irasional. "Pokoknya prinsipnya no service no pay," imbuh Edy.

Terkait masalah target waktu dwelling time, Edy bilang, pihaknya beserta jajaran terkait akan memenuhi permintaan Presiden Jokowi untuk menekan waktu menjadi kurang dari dua hari. "Sudah jelas, pokoknya akhir tahun harus mendekati kurang dari dua hari," pungkas Edy.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

Industri

Pameran logistik terbesar resmi digelar

Nasional

Pebisnis logistik minta dua izin ini dihapus