Reporter: Filemon Agung | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah usulan muncul dalam upaya perbaikan tata kelola penjualan batubara di dalam negeri.
Terbaru, muncul usulan dari Komisi VII DPR RI untuk pembentukan entitas khusus yang memiliki sejumlah fungsi terkait pengamanan pasokan batubara dalam negeri. Entitas khusus ini pun dinilai berbeda dengan skema Badan Layanan Umum (BLU) Batubara yang sebelumnya pernah disampaikan pemerintah.
Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) memastikan siap mendukung skema terbaik dalam pelaksanaan kewajiban pasokan batubara domestik untuk PLN.
Baca Juga: Saham-Saham Emiten Komoditas Terbang Tinggi, Mana yang Masih Undervalued?
"Sepanjang skema tersebut memberikan level playing field yang sama bagi setiap penambang atau fair serta tidak merugikan bagi pihak PLN," tegas Direktur Eksekutif APBI Hendra Sinadia kepada Kontan, Minggu (20/2).
Hendra memastikan, pihaknya siap mendukung upaya perbaikan pasokan batubara baik itu skema BLU batubara maupun entitas khusus. Kendati demikian, APBI berharap dapat tetap dilibatkan dalam pembentukan badan tersebut.
Sementara itu, Direktur PT Bumi Resources Tbk (BUMI) Dileep Srivastava enggan memberikan komentar lebih jauh terkait pembentukan entitas khusus yang tengah dibahas. Namun, Dileep mengapresiasi upaya untuk menciptakan efisiensi dalam rantai pasok batubara dalam negeri.
Baca Juga: Pasokan Masih Seret, Harga Kontrak Berjangka Batubara Kokas di China Melonjak
Di sisi lain, kinerja produksi BUMI di awal tahun masih menemui kendala cuaca. "Output (produksi) BUMI telah dipengaruhi hujan deras yang terus berlanjut sejak Desember 2021," ungkap Dileep kepada Kontan, Minggu (20/2).
