Reporter: Ratih Waseso | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pelaku perhutanan sosial mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pemerintah segera menyelesaikan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial.
Diketahui, Selasa 31 Januari 2023 para pelaku perhutanan sosial menemui presiden di Istana Merdeka Jakarta. Adapun para pelaku tersebut ialah, Gema Perhutanan Sosial, Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial Indonesia (AP2SI), Perkumpulan Rejo Semut Ireng, Pojok Desa, dan Perkumpulan Arupa.
Perwakilan Gema Perhutanan Sosial, Prof. San Afri Awang menyampaikan, Presiden Jokowi akan segera menyelesaikan usulan tersebut sesegera mungkin.
Baca Juga: Indonesia Dorong Kesetaraan dalam Sertifikasi Pengelolaan Hutan
"Beberapa usulan yang Presiden berjanji akan menindaklanjuti, misalnya, nanti SK-SK yang tertunda, surat keputusan tentang perizinan perhutanan sosial yang masih tertunda, dalam waktu sebulan ini Pak Presiden akan merealisasikannya secepatnya," kata Prof. San Afri Awang dalam Kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (1/2).
Selain itu, para pelaku perhutanan sosial juga menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Jokowi karena program perhutanan sosial telah memberikan dampak signifikan bagi para petani. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan riset yang dilakukan di beberapa daerah, petani yang mendapatkan program perhutanan sosial bertambah luasan lahan garapannya
"Sebelum ada perhutanan sosial, lahan garapan petani desa hutan itu hanya 0,083 hektare, sama dengan 830 meter persegi. Tapi setelah ada PS (perhutanan sosial) mereka menerima SK dari kebijakan Presiden, itu naik 10 kali lipat penguasaan tanahnya menjadi 8.400 meter persegi rata-rata," ujarnya.
Bertambahnya luasan area yang digarap tersebut kemudian memberikan dampak meningkatnya pendapatan petani. Dalam penelitiannya di Kabupaten Pati misalnya, pendapatan petani meningkat rata-rata tiga kali lipat, dari Rp1 juta per bulan menjadi Rp3 juta per bulan.
Baca Juga: KLHK Sebut Folu Net Sink 2030 Sudah Dilirik Dunia, Ini Buktinya
Perwakilan Gema Perhutanan Sosial lainnya, Siti Fikriyah Khuriyati, berharap agar seluruh SK perhutanan sosial di Jawa bisa selesai pada akhir 2024. Hal tersebut mengingat luasan lahannya yang tidak terlalu besar. Setelah Sk perhutanan sosial di Jawa rampung, barulah pemerintah melanjutkan menata yang di luar Jawa.
"Jadi kalau bisa sebelum 2024 itu semua sudah selesai. Ekspektasi pertama itu. Baru nanti yang di luar Jawa ditata supaya jangan sampai nunggu 12,7 juta hektare itu selesai 2030, tapi kalau bisa dalam waktu yang cepat selesai. Intinya kita ingin 12,7 juta hektare diselesaikan di eranya Pak Jokowi, 2024. Itu warisan luar biasa," ujar Siti.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
