kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.518.000   -12.000   -0,47%
  • USD/IDR 18.268   102,00   0,56%
  • IDX 5.227   112,46   2,20%
  • KOMPAS100 675   16,02   2,43%
  • LQ45 540   13,52   2,57%
  • ISSI 168   3,36   2,04%
  • IDX30 305   8,02   2,70%
  • IDXHIDIV20 414   11,30   2,81%
  • IDX80 78   1,85   2,43%
  • IDXV30 112   2,26   2,06%
  • IDXQ30 103   2,60   2,59%

Pemerintah Klaim Kebijakan DHE SDA Tidak Akan Menghambat Operasional Perusahaan


Kamis, 23 Januari 2025 / 13:15 WIB
Pemerintah Klaim Kebijakan DHE SDA Tidak Akan Menghambat Operasional Perusahaan
ILUSTRASI. KONTAN/Cheppy A. Muchlis/16/01/2025. Pemerintah memastikan penerapan kebijakan Dana Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) tidak akan mengganggu aktivitas operasional perusahaan


Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan penerapan kebijakan Dana Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) tidak akan mengganggu aktivitas operasional perusahaan. Dana hasil ekspor yang digunakan untuk kebutuhan operasional akan dikecualikan dari kebijakan retensi.

“Jika dana tersebut dibutuhkan untuk biaya operasional dalam bentuk rupiah, perusahaan bisa melakukan konversi ke rupiah. Dana yang telah dikonversi ke rupiah ini secara otomatis akan mengurangi nilai yang terkena retensi,” kata Susiwijono Moegiarso, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (22/1).

Di sisi lain, pemerintah juga memberikan sejumlah insentif, termasuk penurunan pajak penghasilan atas bunga deposito menjadi 0% serta suku bunga yang kompetitif.

“Untuk deposito valas dalam rangka DHE, pemerintah menetapkan PPh atas bunga sebesar 0%, dari yang seharusnya 20%. Selain itu, spread bunga antara instrumen Bank Indonesia dan pinjaman bank akan kecil serta dijamin lebih kompetitif dibandingkan negara lain,” ujar Susiwijono.

Baca Juga: Meski Terbebani DHE, Aspebindo Ungkap Permintaan Batu bara Ekspor Masih Tinggi

Kebijakan lainnya adalah pengecualian batas minimum pemberian kredit (BMPK) bagi perusahaan yang menyimpan DHE di dalam negeri.

“OJK juga sudah menyetujui hal ini, sehingga kolateralnya tidak akan diperhitungkan dalam BMPK. Teknisnya akan segera diatur,” tambahnya.

Lebih lanjut, Susiwijono menegaskan kebijakan DHE dirancang untuk tetap mendukung keberlanjutan ekspor nasional. Hal ini mengingat sektor ekspor, terutama dari sumber daya alam, memiliki kontribusi besar terhadap PDB Indonesia.

“Ekspor adalah elemen vital dalam PDB kita. Pemerintah jelas tidak akan mengorbankan ekspor, apalagi sektor sumber daya alam seperti nikel, batubara, dan sawit yang mendominasi kontribusi ekspor. Kita memastikan kebijakan ini tidak mengganggu keberlanjutan usaha para eksportir,” pungkas Susiwijono.

Baca Juga: Simpan DHE SDA 100% Jangka 1 Tahun, Positif Ke Ekonomi Tapi Bikin Buntung Eksportir

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
HUTKONTAN
Kontan Academy
[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×