Reporter: Pratama Guitarra | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Optimistis bisa membebaskan lahan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) minta pembangunan pembangkit listrik dalam mega proyek 35.000 Megawatt (MW) bisa rampung tahun 2018.
Target ini jelas lebih cepat dari sebelumnya, Presiden Joko Widodo sempat mengatakan, proyek ini memiliki durasi lima tahun yaitu 2015-2020. Hanya dengan berbekal UU No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum bisa diterapkan tahun ini, pemerintah yakin mega proyek ini bisa selesai lebih cepat.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman mengatakan, mega proyek listrik 35.000 MW harus bisa kelar sebelum 2019 dengan pertimbangan, yakni "Independen Power Producer (IPP) bisa mempercepat pembebasan lahan memakai UU itu," ungkap dia, Selasa (24/3).
Saat ini, IPP mendapatkan jatah membangun proyek 25.000 MW. Perinciannya: sebanyak 11.000 MW-15.000 MW akan dibangun pengembang listrik yang memiliki rekam jejak membangun pembangkit. Sedangkan PLN akan membangun pembangkit listrik sebesar 10.000 MW.
Jarman menegaskan, pemerintah akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk memperlancar proyek PLN agar perusahaan negara ini bisa mendapatkan dana dari lembaga asing. Perkiraannya: kebutuhan dana oleh PLN sebesar Rp 300 triliun.
Perpres tersebut akan memudahkan PLN mendapatkan pinjaman dari lembaga asing, seperti bank pembangunan internasional. "Nanti yang menjadi penjamin pemerintah Indonesia," ungkap dia.
Return terlalu kecil
Sedang untuk pengembang listrik swasta, pemerintah hingga kini belum memiliki solusi pendanaan. Karena itu, Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI), A Santoso pesimistis bisa memenuhi ambisi pemerintah untuk menyelesaikan proyek setrum 25.000 MW pada 2018.
"Paling tidak butuh waktu delapan tahun dari sekarang. Kalau 2018 beroperasi, paling baru selesai 40% saja," katanya ke KONTAN, Selasa (24/3).
Saat ini, pengembang pembangkit listrik swasta masih menghadapi beberapa kendala. Salah satunya, IPP belum mendapatkan kepastian dan penjelasan secara detail mengenai Peraturan Menteri No. 3 Tahun 2015 atas pembelian tenaga listrik dan harga patokan oleh PLN, terutama untuk pembangkit yang dilakukan secara pemilihan langsung alias penunjukan langsung.
"IPP belum diberi tahu petunjuk pelaksanaannya, bahkan PLN sendiri juga belum bisa memakai itu. Jadi untuk due deligence-nya, kami belum tahu seperti apa," ujarnya.
Ia menjelaskan, dalam Permen itu, patokan harga ditentukan oleh PLN. Dengan patokan itu investor hanya mendapat 12% dari tingkat pengembalian investasi atau Internal Rate of Return (IRR).
Jumlah 12% dari IRR itu dinilai tidak menarik bagi investor. Sebab, umumnya modal para pengembang dari bank komersial yang menetapkan bunga sebesar 10% dari nilai pinjaman. "Kalau dengan sistem tersebut. selisih antara IRR dengan bunga hanya 2%, jelas tidak menarik," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
