Reporter: Yohan Rubiyantoro | Editor: Test Test
Cibitung -- Dalam menyuarakan aspirasi, Johnny Darmawan memang tak pernah menyia-nyiakan kesempatan. Di hadapan Jusuf Kalla, presiden direktur Toyota Astra Motor itu meminta agar pemerintah memberi keringanan pajak kendaraan bermotor. Johnny menyampaikan ide itu ketika meresmikan pusat suku cadang terbesar milik Toyota Astra Motor di Indonesia, kamis (4/9). Pabrik suku cadang ini terletak di kawasan industri MM2100 di Cikarang.
Johnny berpendapat, untuk menjaga pertumbuhan pasar domestik yang sedang membaik, pelaku usaha terus membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah "Kami mengharapkan adanya kestabilan struktur perpajakan," kata Johnny.
Johnny mengakui, pemerintah telah menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga industri otomotif terus meningkat di Indonesia. Misalnya dengan membangun Car Terminal di Pelabuhan Tanjung Priok, yang terbukti sangat mendukung kegiatan ekspor dan impor. Selain membenahi insfrastruktur, penandatanganan Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) juga memberi dampak positif bagi industri otomotif Indonesia
Pelaku industri otomotif menyambut baik berbagai bentuk fasilitas fiskal. Sejauh ini, fasilitas itu terbukti mampu memacu industri otomotif. Pencapaian periode Januari-Agustus 2008 misalnya, pasar otomotif nasional naik sebesar 48 % dibandingkan tahun lalu. Pada periode itu, penjualan domestik Toyota menjadi 138.036 unit atau meningkat sebesar 44 % dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.
Perkembangan ekspor Toyota juga menunjukkan peningkatan luar biasa. Pada tahun ini Toyota berencana mengekspor sebanyak 80.000 unit. Angka ini meningkat lebih dari 1.000 persen dibanding pencapaian 3 tahun silam. Pada tahun 2005, TAM baru mampu mengekspor 7.200 unit.
Menjawab permintaan Johnny, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan pemerintah tidak dapat menurunkan pajak kendaraan. Alasannya, menurut pemerintah, peningkatan penjualan otomotif berdampak langsung pada naiknya beban subsidi BBM. "Jika melihat data statistik, ketika penjualan mobil naik 48%, penjualan sepeda motor naik 50%, maka beban subdisi BBM naik terus," kata Wapres.
Itulah sebabnya, lanjut Wapres, sangatlah wajar bila pengguna kendaraan bermotor ikut menanggung beban tersebut. Sebab, bila pemerintah harus menurunkan pajak kendaraan bermotor, maka penerimaan negara akan berkurang. Akibatnya, pemerintah tak memiliki anggaran yang memadai untuk memperbaiki jalan. "Perlu ada upaya bersama untuk mengatasi. Kan lebih baik jalan bagus, tapi pajak sedikit naik," katanya
Untuk mengurangi beban subsidi BBM, pemerintah bahkan lebih memilih menaikkan pajak kendaraan bermotor daripada menaikkan harga BBM lagi. "Lebih adil bahwa yang bayar pajak itu orang yang punya mobil, kalau BBM yang naik rakyat banyak yang marah," katanya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
