/2016/04/20/763170845.jpg "Penambahan golongan minol, ini kata pengusaha")
Reporter: Handoyo | Editor: Yudho Winarto
Dengan adanya pembagian kluster, maka pembahasan DIM tidak harus menumpuk terhadap satu persoalan saja. Sehingga bila ada kebuntuan terhadap satu kluster, maka pembahasan RUU tetap dapat dilakukan dengan membahas kluster yang lainnya.
Setidaknya, ada dua hal yang masih menjadi bahan perdebatan antara DPR dan Pemerintah terkait dengan RUU tentang Minuman Beralkohol ini. "Soal perbedaan yang paling menonjol soal judul dan larangan, ada pendekatan yang beda antara DPR dengan pemerintah," kata Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Larangan Minuman Beralkohol, Arwani Thomafi.
Menurut Arwani, pendekatan yang dilakukan oleh DPR dalam pembentukan RUU tentang Minuman beralkohol ini adalah larangan dengan pengecualian. Sehingga, aturan ini tidak akan merugikan terhadap industri yang telah berkembang saat ini.
Dalam draf RUU yang diusung DPR, peredaran Minuman Beralkohol masih tetap dapat berjalan namun dengan persyaratan yang ketat. Tempat-tempat wisata yang telah memiliki izin, serta ritual keagamaan yang menggunakan unsur Minuman Beralkohol tetap dapat berjalan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
