/2016/02/11/228362042.jpg "Peneliti Celios: Waspada Krisis Logistik yang Berdampak Ke Ekonomi Nasional")
Reporter: Asnil Bambani Amri | Editor: Asnil Amri
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sistem logistik maritim tengah menghadapi tekanan multidimensi yang dapat menjadi bom waktu bagi perekonomian nasional. Mulai dari kelangkaan pasokan kapal domestik, kenaikan tarif angkutan laut, hingga kemacetan sistemik di sejumlah pelabuhan utama di Indonesia berpotensi memicu lonjakan biaya logistik.
Pada akhirnya, kondisi ini akan dirasakan langsung oleh masyarakat melalui kenaikan harga barang. Berdasarkan sejumlah data industri terkini, sejak pertengahan 2026 lalu terjadi eksodus kapal dari rute domestik seperti Surabaya–Makassar ke rute internasional seperti Singapura–India. Hal ini didorong oleh melonjaknya permintaan angkutan kapal laut global.
Naasnya, kondisi ini berbarengan dengan kenaikan tarif resmi angkutan penumpang, peti kemas, dan kargo umum yang mulai berlaku 1 Juli 2026 (PT Pelni). Tarif pengiriman domestik juga naik dua digit, sehingga komponen transportasi kini menyerap 40–50% dari biaya operasional perusahaan jasa kurir (Asperindo).
Pengamat kebijakan publik dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Gusti Raganata menyebutkan, tekanan ini dipicu oleh lonjakan tarif acuan internasional pada pertengahan 2026, dengan rute US West Coast naik 51% dan Eropa Utara naik 37% (IARSI), yang imbasnya merembes ke kapasitas domestik.
Baca Juga: Solusi Sinergi Digital (WIFI) Aktifkan 3.100 Site Internet Rakyat
Temuan Gusti, potensi kemacetan kapal di pelabuhan terjadi hampir merata di berbagai wilayah. Kemacetan terjadi di pelabuhan Belawan, Medan karena pendangkalan parah. Sehingga ukuran kapal yang bisa masuk menyusut drastis dari 400–1.000 TEUs menjadi hanya 200–300 TEUs saja.
Kemudian koridor Cakung-Cilincing di Tanjung Priok dibebani 5.000–7.000 truk per hari. Kemudian rata-rata waktu antre kapal di Tanjung Perak, Surabaya, mencapai 30 jam pada Mei 2026; sementara akses jalan yang rusak di Kendari, Sulawesi, membuat sopir truk menganggur hingga tiga hari dengan kerugian Rp2 juta – Rp 3 juta per kejadian.
Akibatnya, rasio okupansi lapangan (Yard Occupancy Ratio) di terminal domestik Tanjung Priok melonjak dari 56% pada Januari menjadi 72% pada Mei 2026, jauh melampaui kenaikan di terminal internasional pada periode yang sama. Indikasi adanya anomali struktural yang spesifik pada rantai logistik domestik, bukan sekadar inefisiensi pelabuhan secara umum.
Jika kondisi ini berlarut-larut, berpotensi menjadi ancaman serius bagi stabilitas harga dan daya saing ekonomi nasional jika tidak segera ditangani secara sistemik. “Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa intervensi, akan terjadi kenaikan biaya logistik yang terus berlanjut dan dampaknya merembes ke berbagai sektor,” kata Gusti, dalam keterangan tertulis kepada media, Kamis (8/10).
Gusti menambahkan, krisis logistik maritim domestik ini lambat laun akan mengurangi daya saing usaha kecil dan menengah (UMKM). Harga pokok produksi mereka akan naik akibat tingginya ongkos logistik antar-pulau.
Baca Juga: RI Kehilangan 25% Sumber Minyak Mentah, Metode Berburu Minyak Efektif?
Selain itu, sektor ritel berpotensi menghadapi gangguan pasokan yang mengancam ketersediaan bahan pokok nasional sekaligus mendorong tekanan inflasi. Sementara itu, kemacetan di pelabuhan-pelabuhan strategis berisiko mencoreng reputasi Indonesia sebagai simpul logistik yang andal di kawasan, yang pada gilirannya dapat memengaruhi minat investasi.
Menurut Gusti, krisis logistik ini bersumber dari beberapa faktor yang saling terkait. Pertama, imbas gejolak geopolitik maritim global (termasuk penurunan lalu lintas Terusan Suez hingga 52% pada 2025, level terendah dalam 50 tahun). Kedua, rapuhnya armada pelayaran domestik yang 95% kebutuhan kapalnya masih bergantung pada impor.
Ketiga, ketimpangan muatan balik (backhaul) yang membuat kapal kembali ke Jakarta dalam kondisi kosong. Keempat, keterbatasan produktivitas pelabuhan. Kelima, kegagalan konektivitas wilayah pedalaman (hinterland). Keenam, adanya friksi regulasi lintas-instansi.
Meski PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) telah menunjukkan sejumlah langkah mitigasi seperti menambah alat berat, pertumbuhan volume peti kemas 7% secara tahunan, serta restrukturisasi korporasi melalui integrasi sistem digital, namun upaya itu dinilai Gusti belum cukup untuk mengatasi akar masalah yang bersifat lintas-sektor dan lintas-lembaga.
Baca Juga: Moratorium Smelter Nikel Jadi Momentum Dorong Investasi ke Produk Hilir
Atas dasar itu, Gusti mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan, untuk segera mengambil langkah konkret dan terkoordinasi guna mengatasi krisis logistik maritim nasional ini. Solusi yang ditawarkan Gusti adalah, modernisasi kebijakan cabotage dan skema pembiayaan armada niaga nasional, dan penegakan ketentuan manifest domestik untuk mengatasi ketimpangan muatan balik.
Selanjutnya melakukan percepatan pengerukan dan perluasan kapasitas pelabuhan secara terjadwal, hingga pembentukan forum koordinasi lintas-instansi yang permanen dan memiliki kewenangan mengikat agar tidak terus bergantung pada pertemuan-pertemuan darurat yang bersifat ad-hoc.
“Tanpa langkah sistemik dan terintegrasi, bom waktu krisis logistik nasional ini berisiko meledak dalam bentuk lonjakan harga yang membebani masyarakat luas,” tutur Gusti.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
