Reporter: Leni Wandira | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Peluang investasi infrastruktur kendaraan listrik di Indonesia semakin terbuka. PT PLN (Persero) menawarkan empat skema kemitraan dalam pengembangan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), yang memungkinkan investor terlibat mulai dari penyediaan lahan hingga pengadaan perangkat pengisian daya atau charger.
Program kemitraan ini menjadi salah satu fokus PLN dalam gelaran Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2026. Melalui skema tersebut, PLN berupaya memperluas keterlibatan dunia usaha sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur pengisian kendaraan listrik di Tanah Air.
Pengembangan Produk Analis PLN Pusat Hatta Wicaksono mengatakan, PLN membuka kesempatan bagi investor yang memiliki lahan maupun pihak yang ingin menanamkan modal untuk pengadaan perangkat charger. PLN juga menyediakan panduan dan pendampingan bagi calon mitra sebelum fasilitas SPKLU dibangun.
"Untuk saat ini kita sangat terbuka, jadi apakah mereka sebagai penyedia lahan ataupun mau investasi charger, itu kita semua pandu mereka, kita berikan guideline," ujar Hatta kepada Kontan, Jumat (20/11/2026).
Hatta menjelaskan, terdapat empat skema bisnis kemitraan SPKLU yang ditawarkan PLN.
Baca Juga: Kadin Ungkap Sederet Manfaat IEU-CEPA bagi Pengusaha RI
Pada skema pertama, mitra berperan sebagai penyedia lahan, sedangkan perangkat charger disediakan oleh PLN. Skema ini memberikan kesempatan kepada pemilik lahan untuk terlibat dalam bisnis SPKLU tanpa harus menanggung investasi pengadaan mesin pengisian daya.
Skema kedua memungkinkan mitra menyediakan lahan sekaligus membeli perangkat charger. Dengan demikian, mitra memiliki dua peran sekaligus, yakni sebagai pemilik lahan dan pemilik mesin pengisian kendaraan listrik.
Sementara itu, skema ketiga melibatkan tiga pihak, yaitu penyedia lahan, investor charger, dan PLN. Dalam skema ini, PLN berperan sebagai pemilik UPTL sekaligus penyedia aplikasi. Adapun perangkat charger dapat berasal dari PLN maupun pihak ketiga.
Adapun skema keempat menyasar perusahaan swasta yang telah menjalankan bisnis SPKLU dan memiliki aplikasi sendiri. Melalui kerja sama ini, lokasi SPKLU milik perusahaan swasta dapat ditampilkan di aplikasi PLN Mobile sehingga pengguna kendaraan listrik lebih mudah menemukan fasilitas pengisian daya.
Selain menawarkan empat model kemitraan, PLN menerapkan mekanisme pembagian keuntungan atau profit sharing kepada para mitra. Besaran bagi hasil disesuaikan dengan skema kerja sama serta kontribusi masing-masing pihak dalam investasi.
Hatta menyebutkan, pemilik lahan umumnya mendapatkan porsi pembagian keuntungan sekitar 10%-20%. Sementara itu, pemilik perangkat charger berpotensi memperoleh porsi lebih besar, yakni sekitar 78%-88%, mengingat kebutuhan modal pengadaan mesin relatif tinggi.
"Untuk saat ini itu kita fully sharing profit. Jadi berdasarkan margin yang ada, itu kita sharing profit," kata Hatta.
Baca Juga: Usai Diresmikan Prabowo, Bendungan Rukoh Garapan WSKT Masuki Persiapan Operasional
Persyaratan Menjadi Mitra SPKLU PLN
Meski membuka peluang investasi bagi berbagai pihak, PLN tetap menerapkan sejumlah persyaratan teknis dan administratif bagi calon mitra.
Untuk investor perangkat charger, PLN terlebih dahulu mengevaluasi asal perangkat, baik yang sepenuhnya diimpor maupun yang telah dirakit di Indonesia.
Selanjutnya, perangkat harus melewati uji sertifikasi dan pengujian kompatibilitas atau compatibility test. Proses ini bertujuan memastikan perangkat memenuhi standar penggunaan di fasilitas publik serta dapat terhubung dengan aplikasi PLN Mobile.
Sementara itu, calon mitra penyedia lahan harus melengkapi dokumen legalitas kepemilikan atau penguasaan lahan beserta perizinan yang diperlukan, termasuk izin mendirikan bangunan (IMB) apabila dibutuhkan.
PLN juga mempertimbangkan ketersediaan area parkir dan ruang manuver kendaraan. Aspek tersebut diperlukan agar pengguna kendaraan listrik dapat mengakses fasilitas pengisian daya dengan aman dan nyaman.
Hatta mengatakan, PLN tidak membatasi jenis lokasi yang dapat dikembangkan menjadi SPKLU. Lokasi potensial antara lain lahan di pinggir jalan, pusat perbelanjaan, hotel, hingga apartemen, selama memiliki area parkir dan akses yang memadai.
Khusus pengembangan SPKLU di pusat perbelanjaan, PLN masih memprioritaskan kawasan perkotaan yang dinilai memiliki prospek bisnis. Beberapa wilayah yang menjadi sasaran pendekatan antara lain Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.
Menurut Hatta, pemilihan lokasi menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga keberlanjutan investasi. PLN perlu memastikan fasilitas yang dibangun memiliki potensi penggunaan yang memadai.
"Kita takutnya jangan sampai mesinnya sudah terbangun tapi tidak ada yang menggunakan," ujarnya.
PLN Tambah Jaringan SPKLU, Target 9.600 Unit
Untuk pengembangan SPKLU di rest area jalan tol, Hatta mencontohkan kerja sama PLN dengan PT Jasa Marga Tbk melalui skema bisnis yang melibatkan tiga pihak.
Dalam kerja sama tersebut, Jasa Marga berperan sebagai pemilik lahan. Sementara itu, PLN dan pihak ketiga dapat terlibat dalam penyediaan perangkat charger.
Baca Juga: iCAR Bidik Pasar SUV Elektrifikasi, V27 Dibanderol Mulai Rp 629,9 Juta
PLN juga mengombinasikan pengadaan perangkat dari internal perusahaan dan vendor. Salah satu lokasi yang menjadi contoh dengan tingkat lalu lintas kendaraan cukup baik adalah SPKLU di Rest Area KM 88 arah Bandung.
Dari sisi infrastruktur, Hatta menyebutkan jumlah mesin SPKLU yang telah tersedia mencapai sekitar 5.200 unit per Oktober 2026. Jumlah tersebut masih terus ditingkatkan untuk mendukung target pemerintah tahun ini yang berada di kisaran 9.600 unit.
Meski demikian, menurut Hatta, target tersebut masih dalam proses evaluasi pemerintah.
PLN juga menyiapkan penambahan fasilitas pengisian kendaraan listrik untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan saat periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta Lebaran.
Kebutuhan pembangunan infrastruktur SPKLU juga tercermin dari proyeksi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi sebelumnya mengungkapkan bahwa kebutuhan SPKLU di Indonesia berpotensi mencapai 192.253 unit pada 2034.
Proyeksi tersebut menggunakan asumsi jumlah kendaraan listrik roda empat di Indonesia mencapai 2,8 juta unit pada 2034.
Sebagai perbandingan, jumlah SPKLU aktif di Indonesia per Desember 2025 tercatat sebanyak 4.778 unit yang tersebar di 3.093 lokasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News














![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)