Reporter: Leni Wandira | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 yang tinggi seperti di Jawa Barat yang mencapai 29,4% menjadi tantangan bagi industri tekstil dan produk tekstil (TPT).
Pasalnya, lonjakan upah tersebut berpotensi menambah beban operasional perusahaan di tengah tekanan kenaikan suku bunga dan biaya bahan baku akibat pelemahan nilai tukar rupiah.
Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta menilai, kenaikan UMP hingga sekitar 30% berpotensi menimbulkan kejutan biaya (cost shock) bagi pelaku industri tekstil. Kondisi tersebut dikhawatirkan menyulitkan perusahaan dalam menjaga keberlangsungan operasional, terutama bagi pelaku usaha dengan kapasitas modal kerja terbatas.
"Kalau naiknya sampai 30%, akan ada shock beban biaya. Perusahaan harus tambah modal kerja, padahal di sisi lain BI rate naik dan bahan baku juga naik akibat nilai tukar. Pasti banyak perusahaan yang tidak akan mampu menyerap," ujar Redma kepada Kontan, Minggu (22/11/2026).
Baca Juga: Lonjakan Kebutuhan AI Ubah Lanskap Bisnis Data Center di Indonesia
Menurut Redma, kenaikan biaya tenaga kerja yang terjadi bersamaan dengan peningkatan biaya pembiayaan dan bahan baku akan semakin menekan struktur keuangan perusahaan tekstil. Apalagi, industri TPT membutuhkan dukungan modal kerja untuk menjaga ketersediaan bahan baku dan kelangsungan proses produksi.
Tekanan tersebut berpotensi mendorong perusahaan melakukan efisiensi, terutama melalui pengurangan tenaga kerja.
Redma menjelaskan, perusahaan yang tidak memiliki kekuatan modal kerja memadai berisiko menurunkan volume pembelian bahan baku. Imbasnya, kapasitas produksi ikut menyusut dan kebutuhan tenaga kerja berpotensi berkurang.
"Perusahaan yang tidak kuat modal kerjanya pasti akan efisiensi karyawan karena produksinya turun akibat pembelian volume bahan bakunya turun," kata Redma.
Di sisi lain, opsi relokasi fasilitas produksi ke daerah dengan tingkat upah lebih kompetitif juga bukan solusi yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Menurut Redma, perusahaan perlu mengurus kembali berbagai perizinan sebelum memindahkan kegiatan produksinya.
Proses tersebut setidaknya membutuhkan waktu satu tahun dan bahkan dapat mencapai dua tahun. Dengan demikian, perusahaan yang menghadapi tekanan biaya dalam jangka pendek kemungkinan lebih memilih melakukan efisiensi operasional dibandingkan langsung memindahkan fasilitas produksinya.
Lebih lanjut, APSyFI menyebut, kebijakan kenaikan UMP yang mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pada dasarnya merupakan kebijakan yang sah sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kata Redma, peningkatan kesejahteraan pekerja merupakan hal yang tidak bisa ditawar karena berkaitan dengan upaya menjaga daya beli masyarakat. Namun, pemerintah juga perlu memperhatikan kemampuan industri agar kenaikan upah tidak justru mengganggu keberlangsungan usaha dan penyerapan tenaga kerja.
"Sebetulnya kalau ini sesuai aturan kebijakan ini sah-sah saja, tinggal pemerintah menyiapkan mitigasi, memastikan agar perusahaan dapat terus beroperasi. Dan peningkatan kesejahteraan buruh juga hal yang tidak bisa ditawar untuk menjaga daya beli," ungkap Redma.
Baca Juga: PLN Buka 4 Skema Kemitraan SPKLU, Investor Bisa Dapat Bagi Hasil hingga 88%
Karena itu, APSyFI meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada peningkatan upah pekerja, tetapi juga memperkuat pasar domestik. Dengan demikian, tambahan daya beli masyarakat sebagai dampak kenaikan upah dapat ikut mendorong permintaan produk industri dalam negeri.
Menurut Redma, penguatan pasar domestik menjadi salah satu langkah penting agar manfaat kenaikan upah tidak hanya dirasakan pekerja sebagai konsumen, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perusahaan tempat mereka bekerja.
"Usul kami pemerintah serius menjaga pasar domestik agar naiknya daya beli masyarakat sebagai imbas dari upah juga dinikmati oleh perusahaan-perusahaan tempat mereka bekerja," imbuh Redma.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News














![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)