/2026/09/16/1127534060.jpg "Pengalihan Saham Operator Whoosh Tertunda, Pemerintah Siapkan Perpres")
Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah melanjutkan rencana pengalihan kepemilikan mayoritas saham operator Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh, meski prosesnya meleset dari target awal pada September 2026.
Melansir Reuters Jumat (9/10/2026), Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Evita Manthovani mengatakan, sejumlah kementerian bersama badan pengelola investasi Danantara tengah menyusun rancangan peraturan presiden (perpres) untuk mengatur proses pengalihan kepemilikan tersebut.
Rencana ini mencakup pengalihan 60% saham operator Whoosh yang saat ini dimiliki konsorsium perusahaan negara kepada instansi pemerintah.
Baca Juga: Subsidi dan Kompensasi Energi Naik 54,1% Tembus Rp 376,8 Triliun per September 2026
Namun, Evita belum menyampaikan target waktu penyelesaian proses tersebut.
Pemerintah sebelumnya menargetkan pengalihan saham pada 15 September 2026. Akan tetapi, perubahan mendadak dalam kepemimpinan Kementerian Keuangan membuat rencana tersebut tertunda.
Sementara itu, perusahaan-perusahaan milik negara China masih memegang 40% saham operator kereta cepat tersebut.
Pengalihan kepemilikan menjadi salah satu langkah yang tengah disiapkan pemerintah di tengah tantangan keuangan proyek kereta cepat senilai US$ 7,3 miliar tersebut.
Operator Whoosh masih kesulitan membayar kembali pinjaman bank yang digunakan untuk membiayai proyek, seiring jumlah penumpang yang belum mencapai target.
Evita mengatakan, keputusan pemerintah terkait penanganan pembayaran utang kepada China juga harus mempertimbangkan keberlanjutan fiskal.
Baca Juga: Suahasil Nazara Longgarkan Restitusi, Industri Padat Karya dan UMKM Jadi Prioritas
Dengan demikian, skema pengalihan kepemilikan dan kewajiban keuangan proyek perlu memperhitungkan dampaknya terhadap kondisi keuangan negara.
Whoosh membentang sepanjang 142 kilometer dari Jakarta hingga Bandung dan mulai beroperasi pada 2023.
Proyek yang didanai China tersebut sebelumnya menghadapi sejumlah kendala, termasuk keterlambatan penyelesaian dan pembengkakan biaya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
