kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.016.000   36.000   1,82%
  • USD/IDR 16.860   -50,00   -0,30%
  • IDX 6.538   92,30   1,43%
  • KOMPAS100 939   12,04   1,30%
  • LQ45 730   8,52   1,18%
  • ISSI 209   2,52   1,22%
  • IDX30 378   3,03   0,81%
  • IDXHIDIV20 458   4,62   1,02%
  • IDX80 106   1,33   1,26%
  • IDXV30 113   1,41   1,27%
  • IDXQ30 124   0,78   0,63%

Pengamat: Program MBG Tak Perlu Dihentikan, Tapi Perlu Evaluasi Total Tata Kelola


Selasa, 22 April 2025 / 20:06 WIB
Pengamat: Program MBG Tak Perlu Dihentikan, Tapi Perlu Evaluasi Total Tata Kelola
ILUSTRASI. Siswa memperlihatkan paket makanan bergizi saat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 10 Batam, Kepulauan Riau, Senin (13/1/2025). Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Batam melaksanakan program makan bergizi gratis yang menyasar sebanyak 3.294 siswa di empat sekolah. ANTARA FOTO/Teguh Prihatna/Spt.


Reporter: Muhammad Alief Andri | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengamat kebijakan publik Dr. Trubus Rahardiansyah menilai, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak harus dihentikan meski pelaksanaannya menuai kritik, termasuk dari ICW. Ia menyebut, yang perlu dilakukan adalah evaluasi secara menyeluruh, terutama pada tata kelola dan skema kemitraan yang digunakan saat ini.

“Menurut saya, tidak harus dihentikan, tapi beberapa hal memang perlu dievaluasi, terutama soal hubungan antara Badan Gizi Nasional (BGN), yayasan pelaksana, dan mitra dapur,” ujar Trubus saat dihubungi Kontan, Senin (21/4).

Baca Juga: Kisruh Program MBG, Ekonom Sarankan Desain Ulang Secara Menyeluruh

Ia menyoroti lemahnya kontrol BGN terhadap yayasan yang ditunjuk untuk menyalurkan dana dan mengelola program. Seharusnya, kata dia, BGN mengetahui secara rinci hubungan hukum antara yayasan dengan mitra pelaksana serta struktur operasionalnya.

“BGN harus tahu apakah yayasan itu betul-betul punya kapasitas, punya perlengkapan, atau hanya bertindak sebagai perantara tanpa tanggung jawab jelas,” katanya.

Baca Juga: MBG Dinilai Minim Transparansi, Dapur Kalibata Jadi Contoh Kacaunya Tata Kelola

Menurut Trubus, skema kemitraan seperti yang dipakai saat ini cenderung menyerupai model penyaluran bansos. Ia menyarankan agar ke depan pemerintah mengubah pendekatannya menjadi skema partisipatif yang melibatkan langsung masyarakat.

“Misalnya yang masak adalah para orang tua murid di sekolah dengan anggaran yang sudah disiapkan. Itu bisa lebih sesuai dengan selera anak-anak dan kualitasnya beserta gizinya juga lebih terjaga,” jelasnya.

Namun, ia mengingatkan bahwa skema apa pun tetap berisiko menimbulkan penyimpangan. Karena itu, pengawasan ketat dan transparansi regulasi tetap menjadi kunci.

“Harus ada regulasi yang terbuka dan sistem pengawasan yang ketat agar program ini tidak diselewengkan,” pungkasnya.

Baca Juga: Praktisi Pendidikan Sebut Program MBG Perlu Diberhentikan Sejenak, Ini Alasannya

Selanjutnya: Sawit Sumbermas (SSMS) Kembali Bagikan Dividen Setelah Vakum, Begini Kata Analis

Menarik Dibaca: Prakiraan Cuaca Jakarta Besok (23/4): Cerah hingga Diguyur Hujan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×