Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Para pengembang yang tergabung dalam sejumlah asosiasi menilai kinerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam 100 hari kerja belum menunjukkan gebrakan yang terbukti mampu mendorong pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Ketua Umum DPP Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Appernas) Jaya, Andriliwan Muhammad menyebut selama periode tersebut yang ada justru muncul kegaduhan akibat penyataan-penyataan yang dilontarkan Menteri PKP.
Menurutna, banyaknya isu liar yang dikeluarkan kementerian yang merugikan pengembang karena membuat menat masyarakat membeli rumah jadi turun, seperti pernyataan adanya bantuan rumah gratis dan pengembang nakal.
“Kami berharap pemerintah tidak lagi mengeluarkan pernyataan yang dapat merugikan pengembang, khususnya anggota Appernas Jaya yang mayoritas adalah pengusaha UMKM dengan lahan yang kecil atau terbatas,” kata Andriliwan, Kamis (28/2).
Baca Juga: REI Sebut Perbankan Punya Andil Memunculkan Pengembang Nakal
Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI), Joko Suranto juga mengkritisi cara Kementerian PKP yang lebih memilih mengaungkan hal negatif dan menutupi sisi positif pengembang.
Joko bilang industri properti termasuk perumahan di dalamnya merupakan salah satu cara paling mudah bagi pemerintah untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi menjadi
8% seperti yang ditargetkan.
Selain itu, salah satu indikator kesejahteraan rakyat adalah rumah yang layak. Pengembang adalah pelaku yang mampu mendorong dan menyediakan rumah hingga tolak ukur kesejahteraan bisa dicapai.
Menurut Joko, Kementerian PKP seharusnya lebih banyak berperan dalam membuat kebijakan, regulasi dan melakukan monitoring. Jangan justru terlalu sibuk dengan pekerja yang bukan menjadi tupoksi-nya. “Pemerintah cukup memberi instrumen dan stimulus,” ucap Joko.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Junaidi Abdillah mengaku pesimis dengan program pembangunan 3 juta rumah yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto jika cara kerja Menteri PKP masih seperti sekarang.
“Banyak hal receh diurusin, tidak visioner. Sektor perumahan memerlukan regulasi yang berpihak kepada masyarakat dan semua ekosistem perumahan. Seharusnya jauhi kegaduhan,kami ini semua mendukung program 3 juta rumah dari Presiden Prabowo kok,” tegasnya.
Menurut Junaidi, kementerian termasuk menterinya seharusnya membimbing pengembang, bukan malah memperlemah dengan adu domba.
Senada, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang dan Pemasaran Perumahan Nasional (Asprumnas) M. Syawali Priatna juga mengaku pihaknya juga tidak nyaman dengan kondisi saat ini terutama cara kerja Menteri PKP. “Kami berharap ada perubahan dari situasi saat ini. Kami berharap menteri PKP mengeluarkan kebijakan yang mendorong bergeraknya program 3 juta rumah termasuk berjalannya FLPP,” katanya.
Baca Juga: Hashim Sebut Investor Qatar Mulai Bangun 1 Juta Unit Apartemen April 2025
Syawali menambahkan, program 3 juta rumah adalah misi mulia, terutama untuk MBR dan masyarakat miskin. Menurutnya, program ini membutuhkan kerjasama yang solid antar ekosistem perumahan, termasuk pengembang swasta yang sudah berkontribusi besar kepada Pembangunan rumah MBR juga perlu dilindungi.
Menanggapi itu, Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah menegaskan peran swasta terutama lima asosiasi pengembang dalam program 3 juta rumah sangat strategis. Ia berjanji bahwa pemerintah akan terus menjaga hubungan yang baik karena pengembang yang melakukan pembangunan, bukan pemerintah. “Pemerintah itu berperan sebagai regulator. Jika pemerintah mengambil peran sebagai pengembang, maka akan muncul banyak kendala,” ujarnya.
Fahri mengakui kapasitas asosiasi pengembang jauh lebih besar dibandingkan kapasitas pemerintah dalam membangun rumah. Oleh karena itu, kementerian sangat bergantung kepada pengembang untuk merealisasikan program, 3 juta rumah.
Hal senada ditegaskan Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Bonny Z. Minang. Dia mengajak semua pihak untuk duduk bersama. Kementerian PKP perlu merangkul pengembang. “Rangkul, tanya, kemampuannya berapa. Kalau sudah ketemu angkanya, nah itu saja yang diusahakan sehingga bisa diimplementasikan dengan baik,” katanya.
Selanjutnya: Hujan Hanya Turun di Daerah Ini, Cek Prakiraan Cuaca Besok (1/3) di Jawa Timur
Menarik Dibaca: Hujan Hanya Turun di Daerah Ini, Cek Prakiraan Cuaca Besok (1/3) di Jawa Timur
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
