Reporter: Arfyana Citra Rahayu | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Sudah 4 tahun lamanya sejak Plan of Development (PoD) I Blok Masela disetujui pemerintah Indonesia, hingga kini belum ada perkembangan signifikan yang berjalan di Lapangan Gas Abadi Masela.
Proses divestasi 35% participating interest (PI) Shell pun terus mundur dari target yang dicanangkan, mulanya di akhir 2022, lalu mundur Mei 2023, dan saat ini menjadi semester I 2023.
Pendiri Reforminer Institute, Pri Agung Rakhmanto menjelaskan proses pelepasan participating interest (PI) untuk proyek sekelas Masela, tentu sangat tidak sederhana. Akan memakan waktu khususnya menyangkut siapa yang akan membeli dan pada harga atau hitungan keekonomian yang seperti apa.
“Ini mestinya yang harus disadari pemerintah sejak awal bahwa risiko mengubah skenario dari off-shore ke on-shore itu salah satu implikasinya bisa membuat investor sebelumnya menjadi tidak lagi tertarik untuk melanjutkan,” jelasnya kepada Kontan.co.id, Jumat (26/5).
Pri Agung menyatakan, proses yang membutuhkan waktu lama memang tidak dapat dihindari. Tetapi kondisi ini justru bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga ke depannya, bahwa pemerintah jangan lagi sering mengubah arah kebijakan atau keputusan investasi besar di dalam proses-proses yang sudah berjalan dan disepakati.
Baca Juga: Pemerintah Akan Tangani Proses Negosiasi Blok Masela yang Tersendat
“Pasalnya, tidak mudah untuk mendapatkan investor pengganti yang benar-benar serius dan kredibel untuk proyek sekelas Masela ini,” ujarnya.
Sebelumnya SKK Migas menegaskan bahwa proses divestasi Shell di Masela sudah berjalan cukup lama atau 3 tahun lamanya. Pemerintah pun bisa mengambil langkah khusus jika sekiranya divestasi Shell yang menjadi ‘biang kerok’ Inpex tidak bisa menjalankan kegiatannya di sana. Misalnya saja proyek Blok Masela dikembalikan ke negara pada 2024.
Nah, Pri Agung tidak menampik secara teoritis memang memungkinkan Masela bisa berpindah tangan ke negara karena PoD yang telah disetujui tidak segera dijalankan. Adapun pemerintah dapat memberikan penugasan kepada BUMN, misalnya Pertamina melanjutkan pengembangan lapangan gas ini.
“Kontrak Kerja Sama secara prinsipnya mengatur hal ini,” ujarnya.
Baca Juga: Negosiasi Alihkelola Blok Masela Masih Alot, Ini Kata Menteri ESDM
Namun, Pri Agung kurang sepakat jika langkah tersebut diambil pemerintah. Dia bilang, pemerintah juga harus mempertimbangkan keekonomian proyek secara keseluruhan yang berkaitan dengan investor lain.
“Proyek ini tetap memerlukan dana investasi. Hal terpenting lainnya, proyek ini harus tetap berjalan, terealisasi dengan baik, tepat waktu sehingga semua mendapatkan manfaatnya yang paling optimal,” terangnya.
Di sisi lain, pengembangan Blok masela ini juga bisa menjadi cerminan sinyal iklim investasi hulu migas secara keseluruhan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
