Pengusaha Logistik Siap Beralih ke Kendaraan Listrik, Asal Ekosistem Didukung

Reporter: Leni Wandira | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Logistik Indonesia menilai pelaku usaha logistik mulai siap beralih menggunakan kendaraan listrik atau electric vehicle (EV), khususnya untuk layanan last mile delivery. Namun, percepatan transisi dinilai tetap membutuhkan dukungan ekosistem dan insentif dari pemerintah.

Ketua Umum ALI, Mahendra Rianto, mengatakan penggunaan kendaraan listrik menjadi salah satu solusi untuk menekan biaya operasional logistik sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM) impor.

Menurut dia, sektor logistik menjadi salah satu pengguna BBM terbesar di Indonesia sehingga peralihan ke kendaraan listrik akan berdampak langsung terhadap efisiensi biaya dan penghematan fiskal negara.

Baca Juga: Pendapatan Lautan Luas (LTLS) Naik 6,63% Jadi Rp2,25 Triliun, Ini Faktor Pendorongnya

“Kita mengusulkan untuk pemerintah mempercepat perkembangan electric vehicle untuk last mile delivery,” ujarnya kepada Kontan, Kamis (7/5/2026).

Mahendra menjelaskan, penggunaan EV dinilai paling realistis diterapkan lebih dulu pada layanan last mile delivery karena jarak tempuh operasional harian kendaraan relatif terbatas, sekitar 150–200 kilometer per hari.

“Last mile delivery itu jarak tempuhnya sekitar 150–200 km per hari. Jadi untuk last mile delivery jarak kekuatan baterai 150–200 cukup,” katanya.

Meski demikian, ia mengakui kesiapan infrastruktur masih menjadi tantangan utama. Menurutnya, jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) memang mulai bertambah, terutama di wilayah Jabodetabek, tetapi masih belum memadai untuk mendukung operasional logistik secara luas. “SPKLU di Jabodetabek ini sudah banyak. Cuman kurang banyak,” ujarnya.

Karena itu, ALI meminta pemerintah mempercepat pembangunan ekosistem kendaraan listrik, mulai dari penyebaran SPKLU fast charging hingga dukungan terhadap pool kendaraan logistik.

Mahendra menilai pembangunan infrastruktur pengisian daya seharusnya tidak dibebankan kepada perusahaan logistik, melainkan menjadi bagian dari dukungan pemerintah dan Perusahaan Listrik Negara.

Baca Juga: ITB Met Connex 2026: Hilirisasi Sudah Jadi Mandatori, Industri Mesti Jalankan Cepat

“Nah ini mustinya infrastrukturnya ditanggung oleh PLN. Jadi ekosistemnya terbentuk,” katanya.

Selain infrastruktur, pelaku usaha juga membutuhkan dukungan pembiayaan murah untuk mempercepat migrasi armada ke kendaraan listrik. Menurut ALI, pemerintah dapat menggandeng perbankan maupun BUMN keuangan untuk menyediakan kredit khusus bagi industri logistik.

“Pemerintah harus fasilitasi atau mencarikan dana murah bekerjasama dengan BI atau Himbara,” ujarnya.

Mahendra menambahkan, percepatan adopsi kendaraan listrik di sektor logistik juga perlu diimbangi dengan pengembangan industri kendaraan niaga listrik dalam negeri, termasuk truk logistik berbasis EV yang saat ini masih terbatas.

Ia menilai situasi global dan tingginya ketergantungan terhadap BBM fosil harus menjadi momentum percepatan transisi energi di sektor logistik nasional.

“Ini semacam awakening call atau alarm kepada kita untuk beralih kepada energi-energi terbarukan secepatnya,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News