Reporter: Mona Tobing | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Rencana pemerintah untuk meningkatkan ekspor sebesar 300% hingga tahun 2019 bersebrangan dengan rencana pemerintah melakukan moratorium ekspansi pengusaha sawit. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menilai, moratorium ekspansi lewat perluasan lahan sawit tidak sejalan dengan rencana pemerintah memperbaiki neraca perdagangan.
Belum lama ini, Sofyan Djalil, Menteri Koordinator Perekonomian mewacanakan moratorium ekspansi sawit. Moratorium ekspansi sawit yang dimaksud adalah pembatasan perluasan perkebunan. Alasannya, produktifitas Indonesia saat ini masih rendah dan bisa ditingkatkan tanpa jalur ekspansi. Sisi lain, dunia saat ini menghadapi kondisi over supply. Plus, meredam kampanye hitam dari LSM. Terakhir, harga menjadi pertimbangan agar Indonesia tidak ekspansi.
"Baru sebatas ide untuk dibuat dalam moratorium. Tapi belum tau apa jadi atau tidak. Saya sih berharap tidak terjadi jika memang semangat pemerintah untuk menaikan ekspor," tandas Joko Supriyono, Ketua Umum GAPKI pada akhir pekan lalu (13/3).
Menurut Joko, demi memacu produktifitas Pemerintah tidak perlu repot-repot mengeluarkan regulasi. Alih-alih melarang ekpansi lewat perluasan lahan. Sebab, pengusaha sawit terus berupaya untuk menaikan produktifitas.
Apalagi, Presiden Joko Widodo berencana untuk memberikan lahan 1 juta hektar pada perbatasan negara kepada rakyat. Lahan tersebut akan ditanami kelapa sawit yang bisa mencegah terjadinya praktek illegal logging yang kerap terjadi di daerah perbatasan. Plus menambah nilai ekonomi masyarakat setempat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
