kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.781.000   -38.000   -2,09%
  • USD/IDR 16.565   165,00   0,99%
  • IDX 6.511   38,26   0,59%
  • KOMPAS100 929   5,57   0,60%
  • LQ45 735   3,38   0,46%
  • ISSI 201   1,06   0,53%
  • IDX30 387   1,61   0,42%
  • IDXHIDIV20 468   2,62   0,56%
  • IDX80 105   0,58   0,56%
  • IDXV30 111   0,69   0,62%
  • IDXQ30 127   0,73   0,58%

Penundaan kewajiban ekspor tekan harga mineral


Selasa, 26 November 2013 / 09:09 WIB
Penundaan kewajiban ekspor tekan harga mineral
ILUSTRASI. Penjualan mobil baru di salah satu mal di Tangerang Selatan, Rabu (16/2). /pho KONTAN/Carolus Agus Waluyo/16/02/2022.


Reporter: Muhammad Yazid | Editor: Markus Sumartomjon

JAKARTA. Rencana perpanjangan ekspor mineral mentah (ore) atau konsentrat selama tiga tahun ke depan diprediksi membawa efek negatif bagi perkembangan harga jual komoditas mineral. Apalagi proyeksi produksi dan ekspor ore di 2014 tetap tinggi sebagaimana pencapaian tahun ini.

Ahmad Ardianto, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) mengatakan, sepanjang tahun ini, harga mineral terus turun lantaran jumlah pasokan melimpah, di sisi lain permintaan yang relatif stagnan. "Kondisi permintaan lemah dan pasokan tinggi ini pun akan berlanjut tahun depan," kata dia ke KONTAN, Senin (25/11).

Seperti diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana tetap membuka keran ekspor ore setelah 12 Januari 2014. Pemerintah juga memproyeksikan produksi bijih mineral 2014 bakal sama dengan realisasi yang akan dicapai sampai Desember 2013 ini.

Misalnya saja, produksi bijih nikel yang diprediksi akan mencapai 52,23 juta ton dan bijih besi yang akan mencapai 18,4 juta ton sepanjang 2014 mendatang. "Rencana produksi yang dipatok pemerintah bisa dicapai, tapi harga jual mineral tidak ada kecenderungan naik, bahkan bisa menurun," tutur Ardianto.

Ardianto mengatakan harga jual mineral yang rendah dan belum ada kepastian hukum kebijakan hilirisasi mineral akan menjadi penghalang masuknya investor lokal dan asing untuk menanamkan modal di proyek pembangunan unit pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) di Indonesia. Padahal, kucuran investasi sangat diperlukan untuk membangun industri pertambangan di dalam negeri.

Menurut Ardianto, hal tersebut bisa terjadi karena pemerintah tidak konsisten menjalankan amanat Undang Undang No. 4/ 2009 tentang Mineral dan Batubara yang secara tegas melarang ekspor ore mulai 2014. "Calon investor akan berpikir ulang untuk masuk sekarang," kata dia.

Tri Hartono, Sekretaris PT Aneka Tambang Tbk mengatakan, harga jual ore yang rendah secara otomatis akan turut menekan harga produk mineral jadi. Sehingga, pendapatan perusahaan pelat merah yang telah mengoperasikan smelter ferronickel ini pun turut terancam lantaran harga jualnya berpotensi rendah.

Sekarang, rata-rata harga bijih nikel mencapai sekitar US$ 20 per ton. Sedangkan harga jual ferronikel (FeNi) sekitar US$ 14.000 per ton.
Sejatinya, bila harga FeNi bisa naik menjadi US$ 15.000 per ton, maka potensi peningkatan pendapatan Antam yang memproduksi 20.000 ton FeNi per tahun tersebut bisa naik hingga US$ 20 juta.

Bahkan, kata Tri, pada tahun-tahun sebelumnya, harga rata-rata nikel sempat mencapai US$ 17.000 per ton. "Seharusnya, dengan adanya ekspor bijih nikel yang terkontrol, harganya akan bisa naik dua kali lipat, dan juga harga ferronickel bisa jauh lebih tinggi," ujarnya.

Radius Suhendra, Direktur Utama PT Indoferro mengatakan, potensi tambahan pendapatan negara yang hilang bukan hanya berasal dari Antam selaku perusahaan pelat merah. Perusahaan swasta yang mengoperasikan smelter juga dapat memperbesar setoran pajak badan jika kinerja harga jual membaik.

Radius bilang, Indonesia memasok 30% bijih nikel dunia, sehingga semestinya dapat mengontrol harga jual di pasar internasional dengan mengerem ekspor ore. "Bila harga mineral cukup bagus, investor tak akan segan menanamkan modalnya untuk bangun smelter," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Supply Chain Management on Procurement Economies of Scale (SCMPES) Brush and Beyond

[X]
×