Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ruang Perum Bulog untuk menjaga stok cadangan beras pemerintah (CBP) terbatas. Pemerintah menetapkan acuan pengamanan stok beras pemerintah di Bulog sebesar 1 juta sampai 1,5 juta ton saja.
Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto, mengatakan, waktu penyimpanan beras CPB itu selama empat bulan. Dengan waktu itu, maka idealnya Bulog harus menyalurkan CBP rata-rata 250.000 - 375.000 ton per bulan.
Dalam penyalurannya, pengelolaan beras CBP terdiri dari penyaluran untuk kebutuhan rutin dan cadangan. Untuk penyaluran kebutuhan rutin ini ditujukan untuk penyaluran beras masyarakat pendapatan rendah dan pelepasan stok usia simpan empat bulan.
Sementara itu, untuk penyaluran kedua ditujukan untuk bencana alam dan kerawanan pangan, stabilitas harga, kerjasama atau bantuan internasional serta penyaluran beras selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Baca Juga: Pemerintah kembali salurkan bantuan beras untuk 8,8 juta keluarga penerima manfaat
Untuk penyaluran CBP ini termasuk sulit karena tidak rutin, sementara dalam waktu empat bulan beras harus disalurkan untuk menjaga mutu tetap baik.
"Penggunaan CBP untuk keadaan darurat bencana masih sedik," ujar Suyamto dalam webinar Forum Group Discussion (FGD) Tertutup PATAKA "Penguatan Cadangan Beras Pemerintah Masa PPKM", Rabu (18/8).
Dengan kondisi ini, ruang gerak Bulog untuk melakukan stabilitas harga di petani sangat terbatas. Pasalnya pemerintah menetapkan acuan pengamanan stok beras di kisaran 1 juta - 1,5 juta ton. Artinya bila Bulog menyerap lebih dari jumlah itu, maka perlu penyaluran ke pasar.
Masalahnya, Suyamto bilang, penyaluran beras Bulog mengalami penurunan. Hal itu terjadi karena hilangnya outlet penyaluran beras Bulog seperti utnuk program beras sejahtera (rastra) menjadi bantuan pangan non tunai di tahun 2019. Kebijakan ini telah menggerus 70% saluran distribusi terbesar Bulog.
Baca Juga: Bulog Tunggu Data Kemensos Salurkan Bansos Beras
Kondisi ini otomatis membuat tren pengadaan beras Bulog juga turun dari tahun ke tahun menyesuaikan dengan besarnya penyaluran Bulog. Kondisi ini berdampak pada petani dimana harga gabah terus mengalami penurunan kendati di musim gadu.
Bulog tidak bisa lagi berperan sebagai stabilitas harga karena terbatasnya penyaluran yang berdampak pada pengadaan yang terbatas juga.
Direktur Pusat Riset Peangan Berkelanjutan Universitas Padjadjaran, Ronnie S Natawidjaja mengatakan, sudah menjadi kewajiban pemerintah dalam menjamin ketersediaan bahan pangan pokok pada masa PPKM. Apalagi dalam kondisi tersebut, pemerintah harus mengintervensi pasar.
Menurutnya pandemi saat ini juga adalah bencana alam dimana pemerintah punya ruang untuk mengendalikan keadaan dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat seperti diamanatkan undang-undang. Intervensi itu termasuk memerintahkan Bulog membeli beras produksi petani untuk menstabilisasi harga.
"Seperti stabilisasi harga dengan operasi pasar dan melepaskan sebagian dari stok cadangan pemerintah," ucapnya.
Selanjutnya: Pemerintah diminta evaluasi menyeluruh soal pelaksanaan program food estate
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
