Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto
Dirut Anang menyatakan penyelenggaraan KSO tersebut memiliki dasar hukum pelaksanaan yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU), dan Peraturan Direktur Utama BAKTI Kominfo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Operasional Pemanfaatan Aset BAKTI Kominfo dan Aset Pihak Lain di Lingkungan BLU BAKTI Kominfo.
Menurut Dirut BAKTI Kominfo, pembangunan BTS 4G di 7.904 lokasi 3T menggenapi upaya pemerintah dalam menutup kesenjangan digital, terutama sebagian besar ada di wilayah Indonesia timur. Setidaknya 5.204 dari total lokasi berada di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat atau sekitar 65% pekerjaannya.
“Inilah bentuk komitmen serius pemerintah untuk menghubungkan tanpa terkecuali, menyediakan pelayanan yang merata dan inklusif untuk seluruh rakyat Indonesia,” tandasnya.
Baca Juga: Tambahan frekuensi jadi modal Telkomsel untuk kembangkan ekosistem digital
Dirut Anang menegaskan pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang merata merupakan pilar penting percepatan transformasi digital. “BAKTI Kominfo selaku executing agency di bawah arahan Kementerian Kominfo menggelar berbagai prasarana, salah satunya BTS 4G yang melayani daerah 3T,” jelasnya.
Menurut Dirut BAKTI Kominfo, di 9.113 desa dan kelurahan yang berada di 3T, BAKTI Kominfo telah menyelesaikan atau upgrading BTS 4G di 1.209 desa dan kelurahan selama periode 2019- 2020.
“Ini menggunakan sumber pembiayaan dari kontribusi operator telekomunikasi atau kami namakan PNBP USO,” ujarnya.
Selanjutnya, pada periode tahun 2021-2022, pembangunan BTS di 3T dilakukan dengan sumber pembiayaan APBN yang bersumber dari rupiah murni dan PNBP Kominfo Non-BLU. Menurut Dirut BAKTI Kominfo BTS 4G dibangun di total 7.904 lokasi wilayah 3T.
