Pertalite Dibatasi Untuk Desil 9 dan 10, Pengamat: Harusa Ada Garansi Akurasi Data

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wacana pemerintah untuk membatasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite bagi kelompok masyarakat desil 9 dan desil 10 dinilai tepat secara prinsip fiskal. 

Kendati demikian, efektivitas penataan subsidi BBM tersebut akan sangat bergantung pada tingkat akurasi data serta mekanisme pelaksanaan yang transparan di lapangan.

Manajer Riset dan Data Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA), Badiul Hadi menyatakan, kebocoran subsidi harus segera dibenahi agar dana APBN benar-benar tepat sasaran. Meski begitu, larangan pembelian bagi kelompok mampu harus dibarengi dengan skema koreksi yang adaptif demi mencegah gesekan sosial.

Baca Juga: Program Motor Listrik Nasional Diluncurkan Kamis (13/8), Pasar Luar Jawa Jadi Sorotan

"Jika desil 9 dan 10 masih menikmati Pertalite, terjadi kebocoran sasaran yang perlu segera dikoreksi oleh pemerintah secara terbuka. Namun, pembatasan tidak boleh berhenti pada larangan pembelian. Kunci efektivitasnya terletak pada akurasi data, verifikasi sederhana, dan mekanisme koreksi," ujarnya kepada Kontan, Rabu (12/8/2026).

Badiul mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru mengklaim angka penghematan anggaran dari kebijakan pembatasan ini. Pasalnya, variabel tingkat kesejahteraan rumah tangga tidak serta-merta mencerminkan volume penggunaan BBM secara teknis di lapangan, sehingga estimasi penghematan wajib didasarkan pada kalkulasi konsumsi riil masyarakat.

"Pemerintah sebaiknya jangan terburu-buru menjanjikan angka penghematan. Desil 9 dan 10 menggambarkan kondisi kesejahteraan rumah tangga, sedangkan konsumsi Pertalite merupakan perilaku ekonomi. Keduanya tidak dapat langsung dikonversikan tanpa memperhitungkan pola konsumsi aktual kelompok pengguna," lanjutnya.

Badiul merekomendasikan skema integrasi data secara bertahap yang mencakup identitas pemilik, registrasi kendaraan, hingga rekaman transaksi harian. Uji coba skala terbatas serta penyediaan saluran pengaduan dinilai menjadi kunci penting agar proses transisi penyesuaian subsidi ini dapat berjalan dengan mulus tanpa hambatan.

"Saya menyarankan penerapan bertahap melalui integrasi data kesejahteraan, identitas pengguna, kendaraan, dan transaksi BBM. Pemerintah perlu melakukan uji coba, menyediakan masa transisi, serta membangun mekanisme pengaduan dan koreksi ketika data penerima tidak lagi sesuai kondisi," jelas Badiul.

Lebih lanjut, Badiul menekankan, pentingnya jaminan pasokan dan harga yang wajar bagi jenis BBM nonsubsidi di pasar. Pemerintah harus memastikan bahwa dorongan migrasi konsumsi ke produk nonsubsidi tidak menimbulkan kelangkaan barang maupun beban ekonomi baru yang terlampau berat bagi para pengguna.

Baca Juga: Biaya Hedging Melonjak, Perusahaan Hadapi Tekanan dari Dua Arah

"Yang terpenting, pembatasan harus disertai alternatif yang rasional. Jika masyarakat mampu diarahkan membeli BBM nonsubsidi, pemerintah harus menjamin ketersediaan, distribusi, dan harga tetap wajar. Prinsipnya, subsidi harus tepat sasaran, tetapi reformasinya juga harus tepat cara," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News