Reporter: Febrina Ratna Iskana | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. PT Pertamina nampaknya bakal menjadi penguasa jaringan bisnis minyak dan gas bumi. Perusahaan pelat merah ini diuntungkan oleh kebijakan pemerintah pusat yang mengharuskan kontraktor membagi 10% atawa participating interest (PI) ke pemerintah daerah dan badan usaha milik daerah di beberapa blok migas mulai awal tahun 2016 ini.
Kebijakan ini memberi kesempatan Pertamina untuk masuk di blok-blok migas, apalagi jika daerah tak mampu menyediakan dana untuk mengeksekusi hak PI-nya. Konsekuensinya, Pertamina harus menyediakan dana yang besar nilainya.
"Kami akan membicarakan dengan Dirjen Migas dulu untuk mencapai win-win solution karena investasi di sektor migas tentu saja harus bisa mendatangkan pendapatan," kata Vice President Corporate Communication Pertamina, Wianda Pusponegoro, Rabu (10/2).
Catatan, KONTAN, tahun lalu, ada 48 daerah yang meminta PI blok migas yang akan berakhir masa kontraknya dalam beberapa tahun ke depan.
Tak hanya itu, Kementerian ESDM juga sudah memberikan hak partisipasi 10% kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk Blok Muriah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Blok Offshore North West Java (ONWJ) serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk Blok Mahakam.
Ambil contoh di Blok Mahakam, dengan asumsi nilai blok ini US$ 3,45 miliar–US$ 4,79 miliar, untuk membayari 10% Pemda harus menyediakan dana US$ 345 juta - US$ 479 juta. Artinya untuk tiga blok tersebut Pertamina bisa butuh duit lebih dari US$ 1 miliar untuk mendanai PI.
Persoalannya, Pertamina tak hanya harus membayari nilai saham, tapi juga anggaran investasi jika blok migas tersebut membutuhkan suntikan modal baru.
Pertamina mengaku belum memberikan alokasi pendanaan khusus untuk participating interest ini. Wianda menegaskan, Pertamina baru bersedia menanggung pendanaan 10% saham Blok Mahakam porsi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur.
Makanya, Pertamina berharap Pemda yang berniat mendapatkan PI juga menyiapkan pendanaan sendiri. Sebab saat ini Pertamina juga harus mendanai investasi lain seperti meningkatkan kapasitas produksi di blok migas milik sendiri dan membangun kilang minyak di dalam negeri.
Bisa bayar dari dividen
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, I.G.N Wiratmaja Puja menambahkan, jika pemerintah daerah memiliki keterbatasan pendanaan, memang bisa menggandeng Pertamina. Nantinya Pemda akan membayar saham itu dengan mekanisme mengurangi setoran dividen, untuk mengangsur dana pembelian saham maupun kebutuhan investasi pengembangan blok migas.
Di sisi lain, pemerintah daerah pun mengklaim punya duit sendiri untuk mendanai PI di blok migas tersebut. Menurut Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, Sumarwan H.S saat ini masih menjajaki skema kerjasama dan pendanaan di blok migas ONWJ dengan Pertamina.
Pemprov Jabar mengklaim siap mengeluarkan dana dari APBD untuk menyuntik modal BUMD. Mereka akan melakukan revisi APBD 2016 dan memasukkan kebutuhan pendanaan pembelian PI 10% di Blok ONWJ.
Nah BUMD inilah yang nantinya akan mendapatkan tugas untuk mengelola saham PI sebesar 10% di Blok ONWJ.
Sementara Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatra Selatan, Robert Heri juga menyatakan, pihaknya ingin mendapatkan PI 10% di Blok Ogan Komering. "Kami akan membentuk perusahaan migas daerah baru," katanya.
Pemerintah Provinsi Sumsel sejatinya memiliki BUMD yang bergerak di bidang migas bernama PDPDE yang memiliki hak partisipasi di Blok Rimau. Hanya saja, BUMD bukan murni milik Pemda karena sudah menjalin kerjasama dengan PT Medco Energi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
