kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   12.000   0,80%
  • USD/IDR 15.924   6,00   0,04%
  • IDX 7.199   58,00   0,81%
  • KOMPAS100 1.106   10,86   0,99%
  • LQ45 878   11,76   1,36%
  • ISSI 220   0,63   0,29%
  • IDX30 449   6,24   1,41%
  • IDXHIDIV20 540   5,54   1,04%
  • IDX80 127   1,40   1,11%
  • IDXV30 134   0,16   0,12%
  • IDXQ30 149   1,66   1,12%

Pertamina tak setuju transisi Mahakam


Senin, 06 Oktober 2014 / 11:14 WIB
Pertamina tak setuju transisi Mahakam
ILUSTRASI. 5 Cara Beli Tiket Bioskop Online via Aplikasi Shopee, TIX ID, hingga M-Tix. ANTARA FOTO/Didik Suhartono/rwa.


Reporter: Agustinus Beo Da Costa | Editor: Yudho Winarto

BANDUNG. PT Pertamina menegaskan minatnya mengelola blok Mahakam. Konsesi untuk mengelola Blok Mahakam yang saat ini berada di tangan Total E&P Indonesie dan Inpex, akan habis masa berlakunya pada 2017.

Bahkan, Pertamina, meminta mendapat prioritas dalam mengelola Blok Mahakam, setelah konsesi Total dan Inpex berakhir. Direktur Hilir PT Pertamina Hanung Budya menyatakan, blok-blok migas yang sudah habis masa kontraknya sebaiknya langsung diberikan hak operasinya ke Pertamina. "Itu yang dilakukan di Malaysia," tutur Hanung, Jumat, saat berkunjung ke Terminal BBM Bandung Group-Ujung Berung.

Hanung pun mengkritik, usulan Total E&P Indonesia untuk mengelola blok Mahakam, lima tahun setelah konsesinya berakhir. Hanung menilai, itu sama saja dengan memberikan peluang ke Total E&P untuk kembali memiliki saham di blok Mahakam.

Dalam pandangan Hanung, Blok Mahakam merupakan milik negara dan karena itu keputusan terkait nasib Blok Mahakam setelah tahun 2017, berada di tangan negara.

Karena itu, kata dia tidak etis jika Total E&P mengusulkan adanya masa transisi kontrak Blok Mahakam setelah 2017. "Misalkan saya ini mengontrak rumah. Lalu, pemilik rumah bilang, hei kontrakmu habis ya dua tahun lagi. Saya bilang mau pindah. Tetapi, saya minta transisi dulu dong lima tahun lagi, atau dua tahun lagi. Ini kan nggak etis," ungkap Hanung.

Pernyataan Hanung itu muncul setelah President Asia Pacific Total Exploration and Production Jean Marie Guillermou bertemu Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla dan Tim Pokja Energi Jokowi-JK. Pertemuan yang terjadi awal pekan lalu itu, membahas status kontrak Blok Mahakam

Pengamat Energi Universitas Gadjah Mada Fahmi Radhi bilang, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk memberikan masa transisi selama lima tahun bagi Total E&P.  Alasan Total meminta masa transisi adalah mentransfer pengetahuan dan teknologi ke pengelola Blok Mahakam yang baru. "Sekitar 90% dari pekerja di Blok Mahakam adalah orang Indonesia. Dan pekerja asal Indonesia itu bisa terus bekerja," ujar dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×