kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45935,34   -28,38   -2.95%
  • EMAS1.321.000 0,46%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Perundingan Freeport molor ke tahun depan


Jumat, 29 Desember 2017 / 18:29 WIB
Perundingan Freeport molor ke tahun depan


Reporter: Pratama Guitarra | Editor: Rizki Caturini

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Negosiasi antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia (PTFI) yang rencananya selesai pada akhir Desember ini meleset dari target. Yang membuat negosiasi ini menjadi berlarut-larut karena belum juga terselesaikannya divestasi 51% yang menjadi kewajiban Freeport Indonesia.

Karena itu, pemerintah akhirnya memakai jalan memutar, melalui Holding BUMN Pertambangan untuk mengambil participating interest (PI) 40% milik Rio Tinto di tambang Grasberg, Timika, Papua. Tapi itu juga masih belum final.

Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno menyatakan bahwa pembelian hak PI 40% milik Rio Tinto masih dalam perundingan. Sehingga, ia belum bisa mengungkapkan hasil yang lebih jauh.

Sekaligus, apakah nantinya jika PI 40% Rio Tinto jadi milik pemerintah, maka pemerintah berhak memegang kendali penentuan komisaris dan Direktur Utama (Dirut) di Freeport Indonesia.

"Soal itu masih dirundingkan. Nanti kalo sudah selesai (pembelian PI Rio Tinto) dan boleh disclose akan diinfokan secepatnya ya," terangnya kepada Kontan.co.id, Jumat (29/12).

Sementara Dirjen Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono juga mengatakan bahwa berlarutnya negosiasi dengan Freeport Indonesia berkenaan dengan divestasi saham.

"Yang belum selesai sampai sekarang adalah proses divestasi, yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Keuangan dan Menteri BUMN," jelasnya di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (29/12).

Kendala yang dihadapi mengenai negosiasi ini berkaitan dengan tawar-menawar valuasi harga yang sampai saat ini belum mencapai kesepakatan. Ia bilang, PI 40% Rio Tinto untuk dikonversi menjadi saham telah disepakati berbagai pihak termasuk Freeport Indonesia.

"Untuk perpajakan, dari Menteri Keuangan katanya sudah. Nantikan diterbitkan PP-nya. Khusus untuk perusahaan yang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)," tandasnya.

Ia tak menampik bahwa negosiasi dengan Freeport Indonesia akan mundur dari target yang ditentukan pada akhir Desember ini. "Itu kan targetnya (Desember)," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×