Reporter: Pratama Guitarra | Editor: Sanny Cicilia
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penyelesaian perundingan antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia (PTFI) saling mengunci. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum bisa menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) definitif atau perubahan status Kontrak Karya Freeport Indonesia apabila hasil kajian lingkungan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) dikeluarkan.
Sebelumnya Kementerian BUMN bahkan menyatakan, pembelian divestasi saham 51% menunggu penerbitan IUPK definitif Freeport Indonesia terlebih dahulu. Padahal, pemerintah menargetkan semuanya bisa rampung pada Juli bulan lalu.
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba), Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono mengatakan, ranah Kementerian ESDM dalam negosiasi dengan Freeport Indonesia adalah menerbitkan IUPK definitif Freeport Indonesia.
"Kita menunggu yang lain selesai," tandasnya kepada KONTAN, Minggu (5/8).
Asal tahu saja, empat poin negosiasi yang sampai sejauh ini masih diperundingkan ialah, divestasi saham 51%, stabilitas investasi, pembangunan smelter, perpanjangan izin operasi sampai tahun 2041. Dan, setelah semuanya selesai, maka pemerintah menerbitkan IUPK definitif kepada Freeport Indonesia mengganti status Kontrak Karya yang saat ini.
Pengamat Ekonomi dan Energi Universitas Gajah Mada (UGM), Fahmy Radhi mengatakan negosiasi dengan Freeport Indonesia dibuat saling menunggu oleh Freeport Indonesia sendiri. Misalnya, penerbitan IUPK definitif belum bisa keluar karena isu lingkungan yang saat ini sedang dilakukan audit oleh KLHK.
"Tapi KLH tidak segera melakukan audit tersebut sehingga saling menunggu," ungkapnya kepada KONTAN, Minggu (5/8).
Berdasarkan record Freeport Indonesia sebelumnya, kata Fahmy, dikhawatir bahwa permintaan Freeport Indonesia itu hanya untuk buying time saja. Diprediksi, setelah permitaan itu dipenuhi, Freeport Indonesia akan ajukan opsi perundingan yang sulit dipenuhi Indonesia, diantaranya opsi pengendalian pengelolaan Freeport.
"Kalau mayoritas pemegang 51% saham menyerahkan pengendalian dan pengelolaan Freeport Indonesia merupakan anomali. Tapi kalau tidak diberikan Freeport tidak akan menyetujui HOA," ungkapnya
Sebelumnya, Deputi Bidang Usaha Pertambangan Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno mengatakan pembelian divestasi saham Freeport Indonesia ini menunggu status perubahan Kontrak Karya menjadi IUPK definitif.
“Iya (IUPK dahulu) baru bayar kan semua,” terangnya saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Kamis (2/8).
Ia juga membeberkan bahwa pembiayaan pinjman bank belum bisa dilaksanakan lantaran harus menunggu IUPK selesai terlebih dahulu. Rinciannya, yang pertamana adalah shettlement, kemudian penerbitan IUPK yang menyatakan bahwa shettlement sudah selesai. Lalu Freeport Indonesia menyatakan siap membangun smelter, kemudian kesepakatan financial agreement,kesepakatan lingkungan.
“Itu. Baru bayar (divestasi saham),” terangnya.
Ia menegaskan untuk pembayaran divestasi saham 51% itu, Inalum akan mendapatkan pinjaman dari 11 bank asing. Diantaranya adalah bank asal Jepang, yakni Mitsubhisi UFJ. Hanya saja ia tidak bisa membeberkan lebih jauh, berapa persen pinjaman tiap-tiap bank itu.
“Mitsubhisi leadnya. Itu dia yang atur, nilainya, semua sindikasinya. Tanya Inalum berapa bunganya, saya takut salah,” pungkasnya.
Head of Corporate Communication Inalum, Rendi A Witullar menyatakan bahwa pinjaman pendanaan pembelian divestasi saham 51% Freeport Indonesia sudah stand by dan sudah tidak ada masalah.
“Sekarang tinggal tunggu yang lain-lain baru ditransfer,” terangnya kepada KONTAN, Kamis (2/8).
Berbeda dengan Fajar, Rendi bilang pembelian divestasi saham bisa selesai sebelum IUPK definitive Freeport Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah. Sementara ia bilang, penyelesaian divestasi ini ditargetkan selesai pada akhir tahun 2018 ini.
Padahal seperti diketahui, Menteri BUMN Rini Soemarno meminta pembelian divestasi saham 51% ini bisa selesai pada akhir Juli kemarin, dan Direktur Utama Inalum, Budi Gunadi Sadikin meminta dua bulan setelah Head of Agreement (HoA) yang sudah dilakukan pada Juni kemarin.
“Ya sebelum akhir tahun, bisa Desember, November, Oktober, atau September,” tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
