Reporter: Gentur Putro Jati | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Pemerintah meminta PT PLN (Persero) untuk mengkaji kemampuan keuangan yang dimilikinya sebelum proyek percepatan pembangkit listrik 10.000 Mega Watt (MW) tahap II dimulai.
Kemampuan keuangan perseroan, baik yang diperoleh dari pinjaman, penerbitan obligasi maupun kas sendiri tersebut mutlak diketahui pemerintah. Hal ini mengingat sekitar 30% dari keseluruhan pembangkit dalam proyek tersebut rencananya akan dipercayakan kepada PLN untuk diselesaikan.
"Saya sudah minta direksi PLN untuk menajamkan proyek-proyek yang akan dikembangkan. Artinya perkiraan jadwal penyelesaiannya, termasuk kemampuan pendanaannya," ujar Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi (Dirjen LPE) Departemen ESDM Jacobus Purwono, Kamis (19/2).
Menurut Purwono, proyek pembangkit yang akan digarap PLN salah satu kriterianya adalah proyek yang dibiayai melalui pinjaman sub loan agreement. Yaitu pinjaman dari luar negeri yang masuk melalui Bappenas dan Departemen Keuangan lalu diteruskan ke PLN. Dua pembangkit yang akan digarap PLN melalui skema ini adalah PLTGU Muara Tawar Add On 1.200 MW dan PLTU Upper Cisoekan 1.000 MW.
Direktur Perencanaan dan Teknologi PLN Bambang Praptono pernah bilang kontraktor yang tertarik untuk menggarap Muara Tawar Add On nantinya akan diberi pekerjaan menambah daya PLTGU tersebut sebesar 1.200 MW. Rinciannya, sebesar 150 MW dengan cara mengubah konfigurasi bahan bakar pembangkit dari open cycle menjadi combine cycle pada 2011, lalu sisanya 1.050 MW ditargetkan selesai 2012. Sementara kapasitas terpasang pembangkit yang ada di Bekasi itu adalah 1.400 MW. Menurut Bambang, nilai proyek tersebut sebesar US$ 1 miliar.
Namun, Wakil Direktur Utama PLN Rudiantara belum bisa memastikan kapan akan dapat menyelesaikan kajian proyek plus pendanaan 10.000 MW tahap II. Pasalnya, "Saat ini kami fokus menyelesaikan pendanaan untuk 10.000 MW tahap I. Untuk berikutnya, kami harus hitung dahulu. Mengingat karakteristik teknologi maupun timingnya berbeda," kata Rudi.
Sampai saat ini, pemerintah menurut Purwono masih menyelesaikan Rancangan Peraturan Presiden yang akan mengatur mengenai proyek 10.000 MW tahap II tersebut.
"Setelah PLN menyampaikan kajiannya, lalu Perpresnya itu keluar tahapan selanjutnya adalah kita mengundang swasta untuk berpartisipasi melakukan tender dalam proyek 10.000 MW tahap II untuk proyek yang IPP," tandasnya.
Menurut Purwono, PLN nantinya yang akan menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS) untuk kepentingan tender seluruh proyek pembangkit listrik IPP.
"Nanti PLN melakukan tender, kemudian hasilnya dilaporkan ke pemerintah dan pemerintah akan melihat apakah harga yang diperoleh sudah sesuai dengan kelayakan bisnis yang benar," kata Purwono.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
