Reporter: Febrina Ratna Iskana | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mencanangkan program Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis nasional. Caranya, dengan meningkatkan pemanfaatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). Menurut rencana, komponen 201 PLTU bakal berasal dari BUMN atau perusahaan swasta nasional.
PLN berharap, TKDN untuk komponen pembangkit bisa mencapai 50%. Kandungan lokal itu melalui BUMN strategis, seperti PT Wijaya Karya Tbk, PT Pindad, PT Krakatau Steel Tbk, PT PAL Indonesia, dan BUMN lainnya. Selain BUMN juga akan melibatkan kontraktor nasional.
Kapasitas 201 unit PLTU skala kecil dan menengah itu sendiri beragam. Terdiri dari 30 unit PLTU kapasitas 100 MW, 37 unit PLTU 50 MW, 37 unit PLTU 25 MW dan 72 unit PLTU di bawah 25 MW dengan kapasitas total 6.550 MW. Rata-rata PLTU tersebut berada di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.
Eman Prijonowarsito Adi, General Manager Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan PT PLN, mengatakan, penggunaan TKDN hingga 50% kemungkinan besar akan meningkatkan biaya investasi di awal dari PLTU. Maklum, total investasi 201 proyek itu bisa lebih dari Rp 150 triliun. "Bisa mahal bisa juga tidak, tapi kalaupun ada kenaikan biaya investasi tidak sampai 10%," ujar Eman di sela-sela acara pembukaan rangkaian Hari Kelistrikan Nasional di Jakarta Convention Center, Rabu (28/9).
Namun, ketika PLTU telah berdiri, biaya pemeliharaan akan lebih murah menggunakan komponen lokal ketimbang menggunakan komponen impor. Selain itu jika 50% komponen PLTU berasal dari dalam negeri maka ada sekitar Rp 75 triliun dari total dana investasi yang akan berputar di dalam negeri.
Dana investasi Rp 150 triliun, minimal 50% saja maka
Rp 75 triliun perputaran uang dalam negeri. "PLTU agak mahal sedikit tetapi multiplier effect terhadap industri dalam negeri besar," ujar dia.
PLN juga mengklaim, jika 50% dari pembangkit skala menengah dan kecil tersebut dibuat di dalam negeri, secara langsung akan menghidupkan lebih dari 14 perusahaan BUMN strategis dan 190 perusahaan swasta. Perusahaan-perusahaan itu sebelumnya memiliki utilitas rendah..
"Bayangkan, berapa besar pertumbuhan ekonomi secara langsung yang dihasilkan dari program PLTU berbasis nasional ini," ungkap Direktur Pengadaan PLN Supangkat Iwan Santoso.
Rencananya PLTU berbasis nasional pertama yang akan dibangun, adalah PLTU Madura dan PLTU Tarahan, masing-masing kapasitas 2 x 100 MW. Selain itu juga PLTU Boroko berkapasitas 2 x 50 MW di Sulawesi Utara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
