Reporter: Arfyana Citra Rahayu | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT PLN menjalankan sejumlah strategi untuk menghadapi oversupply listrik yang terjadi saat ini. Selain melakukan renegosiasi terhadap pembangkit Independent Power Producer (IPP), pihaknya mengejar target penggunaan kompor listrik.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, kondisi oversupply ini sudah ditangani oleh pemerintah secara komprehensif. Atas saran pemerintah, pihaknya telah melakukan renegosiasi semua pembangkit IPP sehingga PLN telah menangani dampak Take or Pay sebesar Rp 45 triliun.
“Tetapi kami juga sudah ada arahan dari Bapak Presiden kemudian Menko Perekonomian bagaimana ada transisi dari yang tadinya pakai kompor LPG yang berbasis impor dan jumlahnya besar ke kompor induksi,” jelasnya di Jakarta, Jumat, (1/7).
Darmawan memaparkan, saat ini biaya keekonomian dari LPG 3 kilo adalah Rp 18.000 per kilogram sedangkan LPG 3 KG yang diterima harganya Rp 7.000 per kilogram sehingga ada disparitas Rp 11.000 per kilogramnya. Untuk itu, pemerintah sudah mengarahkan baik itu kepada Menteri ESDM dan Menteri Keuangan sudah mengambil pemrakarsa adanya realokasi penggunaan LPG 3 kg jadi kompor listrik.
Baca Juga: Pemerintah Bahas Realokasi Subsidi LPG, Kompor Induksi PLN Jadi Sasaran
“Tentu saja dalam hal ini ada pengurangan subsidi, impor energi digantikan listrik yang lebih ramah, tentu saja sekaligus bisa mengurangi kondisi oversupply,” terangnya.
Darmawan menjelaskan lebih lanjut, target pemerintah selama tiga tahun mendatang adalah 15 juta kompor listrik dan kalau dihitung-hitung ada penambahan demand listrik sekitar sekitar 5 GW hingga 7 GW sebagai additional demand yang diklaim sama persis dengan kondisi oversupply PLN.
Dia mengemukakan, penerapan realokasi ke kompor induksi ini pada tahun 2022 sesuai dengan arahan Presiden, Menko Perekonomian, dan Menteri ESDM sebanyak 300.000 penggunaan kompor listrik. Kemudian target ini akan terus bertambah dari tahun ke tahun hingga mencapai 15 juta pengguna kompor listrik.
“Ini program pemerintah saja dan sudah digodok, kemarin pemerintah saran dari bapak Presiden meminta Menko Perekonomian melaporkan lagi dalam kurun waktu satu setengah minggu dari hari ini. Tapi tentu saja intinya pemerintah memetakan seluruh tantangan kemudian satu persatu mengurai tantangan dan menyelesaikan sumbatan itu dengan baik,” tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
